Kementerian Perhubungan mengajukan pencalonan Indonesia untuk menjadi anggota Dewan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) periode 2026.
Langkah ini dipandang sebagai upaya memperluas peran Indonesia dalam tata kelola penerbangan sipil di tingkat global.
Sejak 1962 hingga 2001, Indonesia pernah menempati kursi Dewan ICAO selama 12 periode berturut-turut.
Perubahan struktur Dewan ICAO dari 36 menjadi 40 negara membuka peluang bagi negara yang sebelumnya tidak beranggotakan penuh untuk kembali ambil bagian.
Dalam laporannya di Jakarta, Senin, 31 Agustus 2026, Lukman menyampaikan bahwa pencalonan tersebut didasarkan pada kepentingan nasional serta kapasitas dan pengalaman yang dimiliki Indonesia.
Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan populasi sekitar 280 juta jiwa.
Wilayah udara negara juga cukup luas, mencapai 7,7 juta kilometer persegi.
Posisi geografis antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia membuat sektor penerbangan menjadi kunci untuk menjaga konektivitas antarpulau dan hubungan internasional.
Hingga semester pertama 2026, layanan penerbangan melayani 24,9 juta penumpang domestik dan 18,5 juta penumpang internasional melalui 257 bandar udara.
Jumlah rute yang dioperasikan mencapai 297 rute domestik dan 160 rute internasional oleh 14 maskapai nasional serta 59 maskapai asing.
Dari sisi keselamatan, audit ICAO USOAP mencatat Effective Implementation Indonesia sebesar 78,85 persen.
Angka ini melebihi rata-rata global 70,6 persen dan rata-rata Asia Pasifik 69,6 persen.
Pada audit keamanan penerbangan ICAO USAP, capaian Indonesia tercatat Effective Implementation 88,53 persen.
Capaian tersebut jauh melampaui target global sebesar 75 persen.
Indonesia juga memiliki program pelatihan untuk negara-negara anggota ICAO; lebih dari 80 negara telah mengikuti Indonesia – ICAO Developing Countries Training Programme.
Pencalonan dibingkai dengan visi ‘Bridging Regions, Strengthening Global Aviation’ untuk memperkuat dialog dan kerja sama lintas kawasan.
Kementerian Perhubungan berharap dukungan dari seluruh pemangku kepentingan agar Indonesia kembali dipercaya sebagai anggota Dewan ICAO.
Keberhasilan itu diharapkan memberi kontribusi nyata terhadap keselamatan, keamanan, dan keberlanjutan penerbangan di tingkat internasional.







