Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang memanggil Bupati Bogor Rudy Susmanto terkait dugaan pemotongan insentif pemungutan pajak dan pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Bogor.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa keputusan memanggil seseorang adalah wewenang penuh penyidik.
Budi mengatakan penyidik akan menyesuaikan kebutuhan pemeriksaan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh pada Selasa 2 September 2026.
Penyidik berencana mendalami keterangan dari pihak-pihak yang dinilai memiliki pengetahuan tentang rangkaian peristiwa tersebut.
Keterangan saksi dinilai penting untuk memetakan peran setiap pihak dan urutan kejadian dalam perkara ini.
Dalam tahap awal penyelidikan, KPK mengamankan uang sekitar Rp1,5 miliar yang diduga terkait dengan kasus ini.
Uang tersebut diduga berasal dari pemotongan insentif yang semestinya diterima penuh oleh pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda).
Insentif dimaksud merupakan tambahan penghasilan bagi pegawai yang melaksanakan tugas pengelolaan penerimaan daerah, termasuk pemungutan pajak dan pendapatan asli daerah (PAD).
Adanya indikasi pemotongan insentif menjadi pintu masuk bagi KPK untuk memperluas penyidikan.
Pada Kamis 27 Agustus 2026, penyidik KPK melakukan penggeledahan di Kantor Bappenda dan Kantor BKPSDM Kabupaten Bogor.
Dari penggeledahan itu, tim penyidik menyita sejumlah dokumen yang kini sedang ditelaah untuk kepentingan penyidikan.
Selain dugaan pemotongan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah, KPK juga menelusuri dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bogor.
Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik, menyampaikan bahwa kedua perkara sudah memasuki tahap penyidikan tetapi belum ada penetapan tersangka karena penyidikan masih berjalan berdasarkan surat perintah penyidikan umum.
Penyidik terus menelaah konstruksi perkara, menelusuri aliran dana, dan akan meminta klarifikasi dari pihak-pihak yang dianggap mengetahui urutan kejadian.
Budi menambahkan bahwa pendalaman peran masing-masing pihak menjadi fokus agar peran tersebut dapat terpetakan jelas dalam berkas penyidikan.







