Kementerian Dalam Negeri mengizinkan aparatur sipil negara (ASN) di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau untuk melaksanakan kerja dari rumah sampai dengan 80%.
Ketentuan tersebut bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi darurat setiap daerah.
Pengaturan WFH diberlakukan bila aktivitas erupsi berpotensi mengancam kesehatan atau keamanan warga.
Kemendagri menjalankan komunikasi intensif dengan provinsi di sekitar Banten dan Lampung.
Pemantauan juga mencakup wilayah Banten, Lampung, Jawa Barat, DKI Jakarta, hingga Sumatra Selatan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga keselamatan dan kelangsungan layanan publik.
Dalam jumpa pers secara daring pada Minggu, 6 September 2026, Tito menegaskan kepala daerah memiliki kewenangan penuh untuk menentukan status darurat.
Penetapan status darurat menjadi dasar hukum bagi penerapan sistem kerja dari rumah di pemerintahan daerah.
Penerapan WFH dapat dilakukan bertahap, dimulai dari kapasitas kehadiran 50% di instansi pemerintahan.
Sektor esensial seperti pemadam kebakaran dan layanan kelistrikan wajib tetap beroperasi penuh.
Tenaga kesehatan harus hadir secara fisik untuk menangani kondisi medis darurat dan menjaga ketersediaan layanan penanganan medis.
Pembagian kerja secara shift diusulkan untuk memastikan layanan publik tetap andal selama pembatasan kehadiran fisik ASN.
Apabila risiko paparan abu vulkanik meningkat, persentase kehadiran bisa dipangkas lebih jauh hingga implementasi WFH setinggi 75%-80%.
Kemendagri meminta keterlibatan instansi teknis dalam penilaian berkala terhadap data kebencanaan untuk mendukung keputusan tata kerja.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan imbauan kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk melakukan antisipasi terhadap dampak erupsi.
Semua pemda di daerah berisiko diminta memperkuat koordinasi rutin dengan BNPB, PVMBG, dan BMKG.
Tito menekankan pemantauan data seismik harian dan pembaruan informasi resmi sebagai dasar langkah mitigasi dini.
Komunikasi terus-menerus antar lembaga bertujuan untuk menilai sejauh mana bahaya berdampak pada kesehatan dan keamanan berbagai sektor, termasuk administrasi pemerintahan.







