Center for Economic and Law Studies (CELIOS) merilis analisis yang memperkirakan potensi kerugian negara akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada periode Januari-Agustus 2026 sebesar Rp39,29 hingga Rp123,1 triliun.
Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, menyatakan angka tertinggi tersebut setara 49,1 persen dari proyeksi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Tengah tahun 2026.
Nailul menekankan bahwa perhitungan itu belum memasukkan skenario perluasan kebakaran hingga akhir tahun, sehingga total kerugian berpeluang lebih besar.
Dalam menghitung potensi kerugian, CELIOS memakai pendekatan yang dikembangkan Kiely dkk (2021) dalam jurnal Nature Communications dan mengombinasikannya dengan data historis World Bank terkait krisis karhutla pada 2015 dan 2019.
Berdasarkan kajian tersebut, total kerugian ekonomi akibat hilangnya aset fisik dan kontraksi aktivitas ekonomi diperkirakan mencapai Rp29,54 triliun.
Jumlah itu setara dengan 0,23 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional menurut perhitungan CELIOS.
CELIOS menekankan bahwa angka kerugian tidak hanya mencerminkan nilai kayu atau lahan yang hangus, melainkan juga menyingkap kontraksi luas pada sektor perdagangan, pertanian, serta akomodasi dan penyediaan makanan dan minuman akibat gangguan produksi dan asap.
Secara regional, dampak nominal terbesar tercatat di Kalimantan Barat sebesar Rp5,7 triliun.
Provinsi lain yang mencatat kerugian signifikan adalah Papua Barat sebesar Rp4,3 triliun dan Nusa Tenggara Timur sebesar Rp2,8 triliun.
CELIOS juga menghitung potensi kehilangan penerimaan pajak daerah bersih sekitar Rp269,86 miliar untuk tahun ini.
Provinsi dengan potensi kehilangan pajak bersih terbesar adalah Jawa Timur sebesar Rp93,8 miliar, diikuti Kalimantan Barat Rp28,9 miliar.
Menurut laporan, efek fiskal karhutla melampaui batas provinsi terdampak karena keterkaitan rantai pasok, termasuk sektor industri pengolahan kayu, pulp and paper, serta furnitur.
Selain kerugian ekonomi, CELIOS memaparkan lonjakan biaya kesehatan akibat paparan asap dan penyakit pernapasan akut (ISPA).
Analisis menampilkan dua skenario: kasus yang terdiagnosis ISPA oleh tenaga kesehatan dan skenario yang memasukkan masyarakat bergejala namun tidak sempat memeriksakan diri.
Pada skenario terdiagnosis, diperkirakan 1,78 juta orang mengalami ISPA dengan total biaya kesehatan mencapai Rp9,75 triliun.
Rincian biaya tersebut terdiri dari biaya kesehatan langsung untuk rawat inap dan rawat jalan sebesar Rp7,13 triliun serta biaya kesehatan tidak langsung sebesar Rp2,63 triliun.
Jika memasukkan populasi bergejala tanpa pemeriksaan, jumlah yang terdampak melonjak menjadi 17,4 juta jiwa.
Pada skenario ini, total biaya kesehatan diperkirakan mencapai Rp93,56 triliun, atau setara 67,6 persen dari total anggaran fungsi kesehatan di APBN 2026.
Menariknya, peringkat provinsi berdasarkan beban biaya kesehatan berbeda dengan peringkat luas lahan terbakar.
Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Riau tercatat sebagai tiga provinsi dengan kebutuhan biaya kesehatan terbesar.
Perkiraan kebutuhan biaya kesehatan untuk provinsi-provinsi tersebut adalah Jawa Timur Rp13,65 triliun, NTB Rp19,01 triliun, dan Riau Rp10,31 triliun.
CELIOS menjelaskan perbedaan itu disebabkan oleh kepadatan penduduk yang meningkatkan jumlah warga berisiko meskipun luas lahan terbakar tidak setinggi provinsi lain.
Data dari SIPONGI KLHK menunjukkan luas areal terbakar secara nasional pada periode Januari-Agustus 2026 mencapai 202.010,96 hektare.
Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan luas terbakar terbesar, yaitu 38.310,86 hektar.
Luas tersebut hampir 1,5 kali lipat dibandingkan provinsi kedua, Papua Selatan, yang mencatat 25.838,53 hektare terbakar.
Laporan CELIOS mencatat bahwa sebaran karhutla tahun ini tidak lagi terpusat di sabuk gambut klasik Sumatra-Kalimantan.
Ada lonjakan signifikan di Papua Selatan, dan sejumlah provinsi non-gambut seperti NTT, NTB, dan Jawa Timur masuk daftar wilayah terdampak signifikan.







