Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sampai saat ini belum menerima laporan terkait dugaan penyimpangan penggunaan anggaran untuk gaji pegawai non ASN di Kecamatan Medan Kota sebesar Rp11,6 miliar.
Keterangan itu disampaikan Kasi Penkum Kejati Sumut, Rizaldi, yang mengonfirmasi tidak ada pengaduan masuk ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTST) Kejati Sumut.
Rizaldi menyatakan, “Laporannya belum masuk ke Kejati,” saat dimintai konfirmasi pada Jumat (26/6).
Ia menambahkan bahwa tanpa laporan resmi, pihak kejaksaan belum melakukan penyelidikan atau pemanggilan terhadap pihak kecamatan terkait.
Sebelumnya, Gerakan Solidaritas Mahasiswa Sumatera Utara (GSM SU) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
Mahasiswa menyoroti paket RUP 57932705 yang tercantum hanya sebagai “Gaji Pegawai Non ASN dan Jasa Tenaga Outsourcing” tanpa rincian jumlah tenaga kerja, jenis pekerjaan, maupun kebutuhan riil.
Dalam data RUP, status paket tercatat pra DIPA atau DPA dengan keterangan “tidak”, hal yang menimbulkan pertanyaan publik terkait dasar pelaksanaan kegiatan dan transparansi anggaran untuk periode Januari hingga Desember 2025.
Pagu anggaran paket tersebut tercatat sebesar Rp11,6 miliar.
Berdasarkan estimasi Upah Minimum Kota (UMK) Kota Medan tahun 2025, nilai anggaran itu diperkirakan setara pembiayaan sekitar 2.967 tenaga kerja.
Sementara itu, kebutuhan riil tenaga kerja di tingkat kecamatan diperkirakan hanya berkisar antara 80 hingga 120 orang.
Dalam aksi, GSM SU menyampaikan lima tuntutan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
1. Mendesak Kejatisu segera memeriksa pihak terkait dalam pengelolaan paket RUP 57932705 di lingkungan Camat Medan Kota.
2. Mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran outsourcing tahun 2025.
3. Tuntutan ketiga tidak tercantum secara rinci dalam keterangan resmi aksi.
4. Meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan penyimpangan anggaran apabila ditemukan pelanggaran hukum.
5. Menuntut pengelolaan APBD dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan yang berlaku.
Sampai berita ini disusun, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara belum melaporkan adanya penyelidikan formal terhadap kasus yang menjadi perhatian publik tersebut.







