Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) belum melakukan pemeriksaan terhadap Bank Mandiri terkait dugaan pemalsuan 54 bilyet cek yang merugikan PT Toba Surimi Industries (TSI) senilai Rp123,2 miliar.
Kasi Penkum Kejati Sumut, Rizaldi, menyatakan hingga kini belum ada kegiatan pengumpulan data (puldata) maupun pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dalam perkara tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Rizaldi saat dikonfirmasi pada Kamis (27/8).
Ia menambahkan bahwa sampai saat ini belum ada konfirmasi yang dilakukan kepada Pidsus mengenai langkah penyidikan lebih lanjut.
Perkara pemalsuan cek itu muncul kembali dalam persidangan di PN Medan terhadap terdakwa Tepi binti Oie Kak Teng, mantan Asisten Manager Finance PT Toba Surimi Industries Tbk.
Majelis hakim dalam sidang mengungkap bahwa pencairan dana diduga dilakukan dengan menggunakan 54 lembar bilyet cek yang memuat tanda tangan yang disebut palsu milik Direktur Utama PT Toba Surimi Industries Tbk, Gindra Tardy.
Hakim mempertanyakan dasar pencairan puluhan cek bernilai miliaran rupiah apabila proses verifikasi hanya mengandalkan pemeriksaan visual terhadap tanda tangan.
Hakim Ketua Lifiana Tanjung menyorot bahwa proses tersebut sampai melibatkan kepala Pinca dan menegaskan bahwa perbedaan visual tanda tangan seharusnya menjadi alarm bagi bank.
Anggota majelis Monita Sitorus menambahkan bahwa bentuk dan lengkungan tanda tangan pada cek berbeda jika dibandingkan dengan spesimen asli direktur utama perusahaan.
Majelis juga mempertanyakan mengapa pihak bank tidak melakukan konfirmasi langsung kepada pemilik rekening, padahal nominal transaksi disebut mencapai ratusan miliar rupiah.
Pengawasan lebih ketat dinilai perlu mengingat posisi bank sebagai institusi yang dipercaya masyarakat untuk mengelola dana nasabah.
Sampai saat ini, menurut keterangan resmi dari Kejati Sumut, pemeriksaan terhadap keterlibatan Bank Mandiri dalam kasus tersebut belum dimulai, sehingga pengusutan terhadap peran lembaga perbankan masih tertunda.







