Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melimpahkan tersangka terkait perkara PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
Proses pelimpahan dilakukan sebagai tahap II setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P.21 oleh Jaksa Penuntut Umum.
Agus Firmansyah, Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, menyatakan langkah ini merupakan kelanjutan penyidikan yang memenuhi persyaratan formil dan materil.
Pelimpahan terhadap HS, yang ditetapkan sebagai tersangka dan pemegang saham pengendali PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia, dilaksanakan di Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur.
Lokasi tersebut dipilih karena HS sedang menjalani pidana dalam perkara lain sehingga penyerahan dilakukan di tempat tahanan tersebut.
Perkara bermula dari dugaan pengabaian terhadap perintah tertulis OJK mengenai kewajiban perusahaan untuk membayar klaim kepada seluruh pemegang polis.
Berdasarkan laporan keuangan perusahaan per 30 September 2023, kewajiban pembayaran klaim tercatat sebesar Rp566,24 miliar.
Dalam penyidikan, OJK menyita sejumlah aset milik perusahaan berupa tanah, bangunan, deposito, dan kepemilikan saham sebagai upaya pemulihan hak pemegang polis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
OJK menegaskan akan memperkuat penegakan hukum secara profesional, tegas, dan berkelanjutan, terutama terhadap dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
Penanganan perkara ini melibatkan koordinasi berkelanjutan antara OJK, Kepolisian, Kejaksaan, PPATK, serta Kementerian ATR/BPN untuk memperkuat perlindungan konsumen dan menjaga integritas sektor jasa keuangan.
Dinyatakan dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026.







