Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty meminta percepatan skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual (IP) agar pelaku usaha ekonomi kreatif dapat menjadikan hak kekayaan intelektual sebagai agunan perbankan.
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7).
Evita menilai keterbatasan akses pembiayaan masih menjadi hambatan utama bagi perkembangan sektor ekonomi kreatif di dalam negeri.
Temuan lapangan Komisi VII menunjukkan banyak pelaku ekraf mengalami penolakan kredit dari perbankan sehingga modal usaha sulit didapatkan.
Menurutnya, karakter usaha di subsektor seperti gim, animasi, musik, dan film umumnya mengandalkan aset tidak berwujud yang bernilai tinggi.
Namun sistem perbankan saat ini cenderung fokus pada jaminan berupa aset berwujud seperti tanah, bangunan, dan kendaraan sehingga potensi dari karya kreatif sering tidak terakomodasi.
Selain persoalan regulasi dan keterbukaan bank, Evita juga menyoroti kendala teknis berupa minimnya lembaga penilai yang kompeten untuk menghitung valuasi kekayaan intelektual.
Saat ini baru ada sembilan perusahaan penilai yang mampu melakukan penilaian terhadap aset kekayaan intelektual, kata Evita.
Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk tidak hanya merevisi aturan perbankan tetapi juga memperbesar kapasitas dan menambah jumlah lembaga penilai agar proses valuasi IP berjalan lebih cepat dan efektif.
Tujuan langkah ini adalah membuka akses modal bagi pelaku ekraf sehingga industri kreatif nasional dapat tumbuh lebih maksimal.







