Komisi V DPR RI akan memanggil Kementerian Perhubungan beserta lembaga terkait pada 19 Agustus 2026 menyusul kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Madura yang menewaskan lima penumpang.
Pernyataan pemanggilan itu disampaikan Ketua Komisi V, Lasarus, Rabu (5/8/2026).
Lasarus menilai insiden tersebut memperlihatkan lemahnya pengawasan terhadap keselamatan pelayaran di Indonesia.
Menurutnya, tanggung jawab utama atas keselamatan berlayar berada pada pemerintah yang memberi otorisasi operasional kapal.
Ia menilai kecelakaan berulang menunjukkan sistem pengawasan kelayakan kapal sebelum berlayar masih belum memadai.
Lasarus juga menyebut adanya kekurangan anggaran untuk ramp check sebagai salah satu penyebab minimnya pemeriksaan pra-berangkat.
Untuk memperoleh gambaran menyeluruh, Komisi V akan meminta penjelasan dari semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayaran.
Lasarus menyatakan pihak yang akan diundang antara lain Menteri Perhubungan, KNKT, Pelindo, dan penyedia jasa kapal.
Dia menyoroti ketidaksesuaian jumlah penumpang pada manifest dengan jumlah orang yang ada di kapal saat berangkat.
Menurut Lasarus, KSOP tetap mengizinkan kapal berlayar meski data manifest tidak sesuai dengan kondisi riil di atas kapal.
Lasarus menegaskan investigasi menyeluruh diperlukan agar penyebab kebakaran dapat diungkap dan menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran.
Kepala Basarnas M. Syafii menyampaikan operasi SAR terhadap korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 dijadwalkan berlangsung selama tujuh hari.
Syafii menambahkan evaluasi akan dilakukan setelah masa operasi untuk menentukan apakah pencarian perlu diperpanjang.
Ia mengatakan Basarnas Command Center segera menyiarkan sinyal darurat yang langsung direspons oleh tujuh kapal sipil di sekitar lokasi, meski cuaca dilaporkan kurang bersahabat.







