P. SIANTAR, Jenggala – Meskipun terdapat tekanan inflasi pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri dan mempengaruhi dinamika harga sejumlah komoditas pangan dan barang konsumsi serta sejumlah komoditas holtikultura, dua daerah pantauan Indeks Harga Konsumen (IHK) yakni Pematangsiantar dan Kab. Labuhanbatu tetap mampu menjaga stabilitas harga pada beberapa komoditas bahan pokok penting (bapokting) setelah sebelumnya mencatatkan deflasi pada Maret 2026 lalu.
“Pencapaian ini merupakan hasil dari sinergi intensif Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam mengawal kecukupan pasokan guna memastikan stabilitas harga tetap terukur di tengah ketidakpastian pasar global maupun domestik,” sebut Kepala KPw BI Pematangsiantar Ahmadi Rahman saat menyampaikan perkembangan inflasi di wilayah kerjanya pada April 2026 kepada sejumlah media di lantai empat KPw BI, Jl. Adam Malik, Rabu (6/5).
Secara bulanan, lanjut Ahmadi, Pematangsiantar mengalami inflasi sebesar 0,19 persen (mtm) dengan inflasi tahunan tercatat sebesar 3,62 persen (yoy) dan inflasi tahun berjalan sebesar 0,63 persen (ytd), sementara Labuhanbatu turut mencatat angka inflasi sebesar 0,72 persen (mtm) dengan inflasi tahunan sebesar 3,33 persen (yoy) dan inflasi tahun berjalan sebesar 0,10 persen (ytd).
Menurut Ahmadi, inflasi yang terjadi di dua daerah itu terutama pengaruh dari kenaikan harga minyak goreng (migor) akibat menipisnya stok serta kenaikan bahan material plastik sebagai bahan kemasan dari migor itu serta beberapa komoditas holtikultura seperti bawang merah dan tomat.
Di Pematangsiantar, lanjut Ahmadi, komoditas yang memberikan andil inflasi terbesar yakni migor sebesar 0,09 persen, bawang merah sebesar 0,05 persen dan tomat sebesar 0,05 persen, sementara komoditas yang masih memberikan andil deflasi antara lain daging ayam ras, emas perhiasan dan cabai merah.
“Di Labuhanbatu, inflasi terutama penyumbangnya ikan kembung besar 0,28 persen, tomat 0,23 persen dan bawang merah 0,13 persen. Adapun komoditas yang memberikan andil deflasi terbesar yakni cabai merah, emas perhiasan dan daging ayam ras.”
“Dalam menjaga pengendalian inflasi, KPw BI bersama TPID terus memperkuat kordinasi dan implementasi berbagai langkah strategis. Dari sisi kelembagaan, pelaksanaan kordinasi rutin melalui sejumlah pertemuan yang membahas penguatan infrastruktur pangan seperti cold storage, menindaklanjuti calon mitra Toko Pengendali Inflasi (Topis) serta mendiskusikan isu nasional terkait kenaikan harga plastik dan bahan bakar minyak dengan kontribusi andil kenaikan harga ke depan.”
Dari sisi pengendalin ekspektasi, lanjut Ahmadi, telah melakukan berbagai upaya komunikasi publik untuk menjaga keyakinan masyarakat antara lain melalui siaran pers inflasi secara berkala, pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) pasar untuk memastikan ketersediaan barang terutama pada komiditas migor serta penayangan iklan masyarakat yang memuat imbauan belanja bijak serta edukasi pengguanaan kantong belanja ramah lingkungan guna meminimalisir penggunaan plastik di tengah kenaikan biaya material plastik saat ini.
Selain itu, terus melakukan peningkatan kapasitas TPID melalui kegiatan pelatihan internal lintas wilayah yang melibatkan seluruh anggota TPID se wilayah kerja KPw BI guna observasi langsung ke lapangan dalam pengelolaan fasilitas secara efektif dan penerapan sinergi TPID championship dalam upaya menekan angka inflasi kepada seluruh anggota TPID se wilayah kerja KPw BI.
Menurut Ahmadi, intervensi di lapangan turut memperkuat melalui pelaksanaan Pasar Murah, Gerakan Pangan Murah (GPM) serta Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) yang pelaksanaannya secara masif di berbagai titik strategis dan pada April 2026 telah melaksanakan tiga kali kegiatan GPM dan tiga kali FDP yang terfokus di sejumlah titik kecamatan serta perancangan program itu untuk memastikan akses pangan yang lebih dekat dan inklusif bagi masyarakat di tingkat kecamatan.
“Ke depan, KPw BI bersama TPID akan terus berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi melalui strategi 4K yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. KPw BI bersama TPID akan terus memastikan pelaksanaan GPM berjalan secara konsisten tiap Senin dan Selasa dengan prioritas utama para daerah IHK,” jelas Ahmadi.
Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, Ahmadi mengharapkan stabilitas harga dapat terus terjaga guna mendukung daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Sebagai bagian dari mandatnya, BI akan terus menjaga stabilitas nilai rupiah serta berkontribusi dalam pengendalian inflasi melalui penguatan kordinasi kebijakan dengan pemerintah pusat dan daerah untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.”
Pada kesempatan itu, Ahmadi turut memaparkan tentang kinerja pertumbuhan dan penghimpunan dana di wilayah kerja KPw BI di delapan kota/kabupaten yakni Pematangsiantar, Simalungun, Batubara, Asahan, Tanjungbalai, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu dan Labuhanbatu Selatan (Sisi Batas Labuhan) bersama Deputi KPw BI Rizky Reflizar dan staf KPw BI lainnya serta tanya jawab dengan media.(wsp/a31/d2)
Jenggala







