Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan mengajukan laporan resmi terhadap Kepala Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara beserta sejumlah penyidik atas dugaan keterlambatan penanganan perkara penggelapan.
Laporan itu disampaikan ke Kapolri dan juga diperluas ke beberapa lembaga pengawas negara.
Instansi yang menerima laporan antara lain Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Ombudsman RI, Kadiv Propam Mabes Polri, Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, serta Karo Wassidik Bareskrim Polri.
Menurut LBH Medan, laporan terhadap para penyidik tercatat dilakukan pada 23–24 Juni 2026.
Perkara berawal dari laporan polisi Nomor LP/B/909/V/2021/SPKT/Polda Sumut tertanggal 31 Mei 2021 tentang dugaan penggelapan satu unit mobil Toyota Avanza tahun 2011 bernomor polisi BK 1264 VQ.
Mobil tersebut diduga digelapkan oleh mantan suami pelapor, yang diidentifikasi sebagai Heri Rahman.
Pihak penyidik menetapkan Heri Rahman sebagai tersangka pada 8 Januari 2025.
Upaya praperadilan yang diajukan oleh tersangka ditolak oleh Pengadilan Negeri Medan melalui Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2025/PN Mdn.
Namun hingga kini, LBH Medan menyatakan tersangka belum menjalani penahanan dan berkas perkara belum dinyatakan lengkap (P21).
LBH Medan menyebut korban sudah memenuhi petunjuk jaksa dengan menghadirkan saksi, dokumen, serta dua ahli.
Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, menyampaikan pernyataan tersebut pada Senin (29/6) saat menjelaskan alasan pelaporan ke instansi penegak hukum dan pengawas.
Organisasi itu menilai proses penyidikan tidak dilakukan secara profesional, proporsional, dan sesuai prosedur sehingga menimbulkan dugaan perlakuan istimewa terhadap tersangka.
Dalam tuntutannya, LBH Medan meminta Kapolri, Kabareskrim, dan Kadiv Propam memeriksa para penyidik yang menangani perkara ini.
Mereka juga mendesak agar berkas perkara dilengkapi secepatnya untuk dilimpahkan ke kejaksaan dan agar penahanan terhadap tersangka dilakukan sesuai ketentuan hukum.
Selain itu, LBH Medan meminta Kompolnas, Ombudsman RI, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan melakukan pengawasan atas kelanjutan penanganan kasus tersebut.







