Jenggala.id – Kasus Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun akan memasuki fase yang baru, di mana diduga beberapa pihak telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pidana yang terkait.
Namun, di sisi yang berlawanan, pemerintah tidak akan mencabut izin pondok pesantren tersebut yang terletak di Indramayu, meskipun telah menjadi pusat perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir.
Informasi ini diungkapkan oleh Menteri koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD setelah dipanggil oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk membahas kontroversi Al Zaytun pada hari Selasa (4/7/2023).
Baca juga : Sambut Bulan Suci Ramadan, Ponpes Darul Hidayah Gelar Pawai Obor
Perkembangan kontroversi Al Zaytun dipastikan akan terus berlanjut, bahkan dalam waktu dekat akan ada penetapan tersangka. Mahfud tidak secara tegas menyebutkan identitas tersangka maupun pasal hukum yang akan diterapkan.
Namun, ia menyatakan bahwa kasus tersebut sedang dalam tahap penyidikan.
“Sekarang sudah mulai masuk ke penyidikan, sudah gelar perkara, sudah diumumkan penyidikan, tinggal beberapa waktu ke depan penersangkaan,” kata Mahfud pada Selasa.
Baca juga : MUI Jawa Barat Akan Gali Kontroversi Ponpres Al-Zaytun
Diinformasikan bahwa Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah meningkatkan kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Panji Gumilang, pemimpin Al Zaytun, ke tahap penyidikan.
Panji Gumilang telah diperiksa oleh Bareskrim selama sembilan jam pada tanggal 3 Juli 2023. Setelah memeriksa Panji, penyidik melakukan gelar perkara untuk meningkatkan status kasusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan.
“Kesimpulan dari gelar perkara adalah bahwa perkara ini telah naik ke tingkat penyidikan. Dan mulai besok, kami akan melakukan upaya penyidikan,” kata Brigjen Djuhandhani, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, awal pekan ini.
Panji Gumilang dilaporkan atas dugaan penistaan agama karena memberikan ajaran yang dianggap menyimpang di Al Zaytun.
Baca juga : Lima Bedug Besar Milik PBNU Hilang di Acara Harlah Satu Abad NU
Meskipun proses hukum terus berlanjut, Mahfud mengungkapkan bahwa pemerintah belum membuat keputusan untuk mencabut atau membekukan izin Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun. Menurut Mahfud, belum ada keputusan yang diambil dalam hal tersebut.
Usulan untuk membekukan Al Zaytun, seperti yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, masih sedang dipertimbangkan oleh pemerintah pusat. Mahfud mengatakan bahwa usulan tersebut tidak salah karena Ridwan Kamil mengetahui kondisi di lapangan.
Namun, keputusan untuk membekukan atau mencabut izin Ponpes Al Zaytun belum diambil karena pemerintah pusat juga harus mempertimbangkan kondisi di daerah lain.
Baca juga : Mahfud MD Menghadap Presiden Bahas Korupsi BTS
Meskipun Ponpes Al Zaytun dapat tetap beroperasi, Mahfud menekankan bahwa lembaga ini akan dibina di bawah pengawasan Kementerian Agama (Kemenag).
Dengan adanya pembinaan tersebut, Mahfud berharap Al Zaytun dapat menjadi lembaga pendidikan yang beroperasi sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.
Mahfud menyatakan bahwa saat ini pemerintah berpendapat untuk menyelamatkan Al Zaytun sebagai lembaga pendidikan dan membina agar sesuai dengan visi dan misi yang tercantum.
Mahfud menegaskan bahwa di masa depan, tidak boleh ada kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di Ponpes tersebut.
Al Zaytun, yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat, telah menarik perhatian publik karena beberapa hal yang dianggap kontroversial, seperti pemisahan laki-laki dan perempuan saat shalat serta penggunaan ucapan salam yang mirip dengan bahasa Ibrani.
Mahfud menekankan bahwa tidak boleh ada kegiatan terselubung atau pelanggaran peraturan perundang-undangan di Ponpes tersebut.







