Kuasa hukum Muhamad Kerry Adrianto Riza mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung guna menantang putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dinilai mengandung sejumlah kejanggalan hukum serius.
Heru Widodo, kuasa hukum Kerry Riza, menjelaskan langkah kasasi itu dalam konferensi pers pada Jumat 26 Juni 2026.
Menurut Heru, putusan banding memuat kesalahan penerapan hukum yang mendasar, termasuk peningkatan kewajiban uang pengganti tanpa dasar yang patut.
Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat uang pengganti yang harus dibayar menjadi Rp13,4 triliun, naik dari putusan pengadilan tingkat pertama sebesar Rp2,9 triliun.
Nilai uang pengganti menurut putusan PT Jakarta tercatat lebih rinci sebagai Rp 13.406.493.622.901.
Heru menyatakan pihaknya menelaah putusan itu dan resmi menyatakan kasasi pada Senin 22 Juni 2026.
Salah satu keberatan yang diajukan adalah penerimaan memori banding jaksa yang menurut tim pembela diajukan setelah batas waktu tujuh hari sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Heru menilai penerimaan memori banding tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum acara dan menjadi cacat prosedural yang memengaruhi keseluruhan proses banding.
Tim pembela juga menyoroti penggunaan hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang hanya mencakup periode 2018-2023.
Menurut Heru, peristiwa hukum dalam perkara ini berlangsung sejak 2014 hingga 2024 sehingga audit yang terbatas pada 2018-2023 tidak mengakomodasi seluruh rentang waktu kejadian.
Selain itu, tim kuasa hukum mempertanyakan apakah majelis hakim telah menguji secara materiil dugaan kemahalan harga dan metode perhitungan total loss dalam penyewaan Terminal BBM Merak.
Heru menegaskan Terminal BBM Merak hingga kini masih digunakan oleh Pertamina, sehingga aspek manfaat aset seharusnya diperhitungkan dalam penentuan kerugian.
Pengacara itu juga mengkritik penggunaan analisis kerugian perekonomian negara yang disusun oleh Siar Nusantara.
Heru berpendapat lembaga tersebut tidak memiliki kewenangan konstitusional untuk menghitung kerugian perekonomian negara seperti lembaga negara yang berwenang, sehingga dasar analisis tersebut dipertanyakan.
Tim pembela menilai penggunaan analisis Siar Nusantara dalam putusan berdampak pada rasa keadilan karena tidak secara eksplisit mengaitkan tanggung jawab Kerry Riza terhadap angka Rp10,5 triliun yang disebut sebagai kerugian perekonomian negara.
Berdasarkan putusan PT Jakarta, majelis hakim menyatakan kerugian perekonomian negara akibat perkara ini mencapai Rp 171,9 triliun, menurut catatan dalam amar banding.
Majelis hakim tingkat banding yang mengetok putusan terdiri atas ketua majelis Budi Susilo dengan anggota Catur Iriantoro, Pandu Budiono, Hotma Maya Marbun, dan Agung Iswanto.
Majelis menjatuhkan pidana kepada M Kerry Andrianto Riza berupa 15 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 140 hari kurungan.
Putusan juga memperberat uang pengganti menjadi Rp 13.406.493.622.901, dengan rincian uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 2.906.493.622.901 dan kerugian perekonomian negara sebesar Rp 10,5 triliun.
Jika terdakwa tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, putusan menyatakan pidana pengganti berupa penjara selama 10 tahun.
Pihak Jaksa Penuntut Umum menyatakan putusan banding selaras dengan upaya pemulihan kerugian negara dan kerugian perekonomian negara dalam perkara tersebut.
JPU Pardede menyampaikan pada Kamis, 11 Juni 2026, bahwa majelis hakim tingkat banding memiliki pandangan yang sejalan dalam upaya pemberantasan korupsi, khususnya terkait pemulihan kerugian perekonomian negara yang dinilai masif.







