Irjen Pol Whisnu Februanto menyatakan dukungan atas langkah Komisi III DPR RI yang menyelenggarakan rapat tertutup terkait kematian Winda Lorenza Gowasa, mantan istri anggota Polri di Medan.
Menurut Whisnu, pertemuan dilakukan secara tertutup karena materi yang diputar memuat foto dan video olah tempat kejadian perkara serta rekaman otopsi.
Ia menyampaikan terima kasih karena kesempatan itu memberi ruang bagi pihak kepolisian untuk memaparkan hasil penyidikan di hadapan anggota dewan bersama keluarga korban.
Polda Sumatera Utara, kata Whisnu, tetap bertekad menuntaskan penyelidikan hingga terang benderang.
Salah satu tindakan yang diambil adalah penempatan Brigadir IH, mantan suami korban, pada penempatan khusus (Patsus) di Bid Propam Polda Sumut untuk jangka waktu 20 hari.
Whisnu juga meminta waktu dua bulan untuk melengkapi seluruh aspek penyidikan dan memastikan penyebab kematian terungkap secara menyeluruh.
Ia menegaskan keluarga korban, elemen masyarakat, dan pihak terkait dipersilakan mengawasi proses penyelidikan.
Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menjelaskan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) digelar secara tertutup untuk menerima paparan dari keluarga Winda.
Hinca meminta maaf kepada publik dan media atas sifat tertutupnya rapat dengan alasan menghormati proses penyidikan yang masih berjalan dan menjaga rasa kemanusiaan keluarga korban.
Dalam rapat hadir ibu korban, Yestina Laya, serta adik korban, Grace Veronika Gowasa, didampingi dua kuasa hukum keluarga.
Dari Polrestabes Medan hadir Kapolresta, Kasat Reskrim, Kanit Pidum, dan operator Polrestabes Medan.
Polda Sumut mengirimkan tim yang terdiri dari Kasubdit Jatanras, operator Ditreskrimum, Kepala Bidang Labfor, ahli balistik, ahli forensik digital/ahli kimia biologi, dokter forensik, dokter kejiwaan, serta perwakilan UPTD PPA Provinsi Sumut, pekerja sosial (peksos), psikolog anak dan operator psikolog anak.
Dari pertemuan tertutup itu Komisi III menghasilkan beberapa kesimpulan, salah satunya meminta Polrestabes Medan mengusut tuntas kasus ini berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/748/VIII/2026/SPKT/Sat Reskrim/Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026.
Komisi menekankan agar penyidikan dilaksanakan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan demi memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.







