Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Betul Betul mengajukan pengaduan resmi ke Polda Sumut terkait dugaan penyimpangan dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM).
Langkah hukum ini diambil menyusul krisis BBM yang terjadi sepanjang Juli 2026 dan menyebabkan antrean panjang serta gangguan kegiatan ekonomi di Sumatera Utara.
Promotor LBH Betul Betul, Febrinaldi Siregar, menyatakan kelangkaan tidak disebabkan force majeure melainkan indikasi tindakan kriminal sistemis dalam rantai distribusi.
Febrinaldi hadir ke Polda didampingi aktivis hukum Juani Syahputri dan Ayu Arisya pada Selasa (21/7).
Dalam pengaduan, lembaga itu menamakan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) dan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut sebagai pihak yang dilaporkan.
LBH menilai apabila BPH Migas menyatakan stok aman namun masyarakat mengalami kelangkaan, penjelasan paling masuk akal adalah praktik penyimpangan pidana.
Febrinaldi menegaskan polisi wajib membuka penyelidikan objektif untuk mengungkap pihak yang mendapat keuntungan ekonomi dari kondisi tersebut.
Pengaduan resmi meminta penyidik Dit Reskrimsus Polda Sumut menelaah pelanggaran berlapis termasuk Pasal 55 dan 56 UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Pasal tersebut terkait penyalahgunaan pengangkutan atau niaga BBM bersubsidi dengan ancaman pidana 6 tahun penjara dan denda Rp60 miliar, tulis LBH dalam laporan.
LBH juga menyatakan jika penyimpangan melibatkan kebijakan korporasi atau pembiaran pejabat berwenang, maka UU Tipikor No. 31/1999 Jo UU No. 20/2001 Pasal 2 dan Pasal 3 layak diterapkan.
Menurut pengaduan, pasal-pasal tipikor itu dapat dikenakan untuk perbuatan melawan hukum yang merugikan perekonomian negara dengan ancaman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup.
Untuk mencegah hilangnya bukti, LBH menuntut penyitaan dokumen operasional penting dan pemeriksaan bukti digital secara menyeluruh.
Dokumen yang diminta antara lain Electronic Delivery Order (e-DO), Electronic Proof of Delivery (e-POD), rekam jejak sistem (audit trail), data GPS truk tangki, manifes pembukaan segel, dan rekaman CCTV di seluruh terminal BBM serta SPBU strategis.
Selain itu, LBH juga meminta penyidik melacak aliran dana rekening pihak-pihak terkait sebagai bagian dari pembuktian.
Surat pengaduan tersebut dikirimkan sekaligus ditembuskan ke Presiden Republik Indonesia, Menteri ESDM, dan Kepala Badan Pengaturan BUMN di Jakarta.
LBH Betul Betul menuntut evaluasi menyeluruh dan sanksi administratif berupa pencopotan jabatan terhadap Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dan EGM Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Sunardi.
Menurut organisasi itu, tindakan pencopotan diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memastikan proses hukum di Polda Sumut berjalan tanpa intervensi atau konflik kepentingan.
Jenggala







