Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperkenalkan program bernama Kampung Kreatif Sumut Berkah (KKSB) sebagai upaya menangani ketimpangan pembangunan di desa-desa.
Pelaksanaan program ini baru direncanakan dimulai pada Januari 2027, sehingga banyak pihak mempertanyakan realisasi dan efektivitasnya.
Muhammad Suib, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (PMD Dukcapil) Sumut, menyatakan KKSB telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Suib menyebut KKSB sebagai salah satu program strategis pada masa pemerintahan Gubernur Bobby Nasution dan Wakil Gubernur Surya.
Satu aspek paling menonjol dari program ini adalah besaran bantuan yang dijanjikan, yakni minimal Rp5 miliar hingga maksimal Rp50 miliar per kawasan.
Menurut penjelasan yang disampaikan, dana tersebut akan dikirimkan ke kabupaten/kota dan dikhususkan untuk kampung kreatif, serta tidak boleh dialihkan untuk program lain.
Namun presentasi dari Diskominfo Sumut tidak merinci dari pos APBD mana dana tersebut akan bersumber, apakah dari APBD murni, P-APBD, atau kombinasi sumber pembiayaan lain.
Keputusan ini menjadi penting mengingat Pemprov Sumut saat ini tengah mengandalkan P-APBD untuk membiayai sejumlah program strategis lainnya, termasuk persiapan Porprovsu XII.
Data resmi yang dikutip Suib dari Keputusan Menteri Desa Nomor 343 Tahun 2025 menunjukkan ada 521 desa sangat tertinggal dan 707 desa tertinggal dari total 5.417 desa di Sumut.
Jumlah tersebut berarti 1.228 desa, atau sekitar 22 persen dari total desa di provinsi, masih tergolong tertinggal.
Skema penjaringan calon penerima KKSB membatasi setiap kepala daerah mengirimkan hanya satu calon kawasan.
Dengan 33 kabupaten/kota di Sumut, skema ini membuka peluang maksimal 33 kawasan yang dapat menerima bantuan dalam satu periode penjaringan.
Jumlah calon yang dibatasi itu dinilai belum memadai untuk menjangkau lebih dari seribu desa yang masih tergolong tertinggal.
Sampai saat ini belum ada regulasi teknis seperti Peraturan Gubernur yang mengatur mekanisme penyaluran, kriteria penerima secara rinci, dan sistem pertanggungjawaban atas hibah berjumlah puluhan miliar per kawasan.
Jadwal yang diungkapkan Suib menyatakan proses pengajuan proposal berlangsung 1 Juli hingga 5 September 2026.
Penetapan desa-desa terpilih dijadwalkan pada 28 Oktober 2026, dan pelaksanaan program dimulai pada Januari 2027.
Suib menegaskan perbedaan pendekatan KKSB dibandingkan skema dana desa selama ini, dengan menekankan konsep area based development ketimbang pembangunan parsial.
Menurut penjelasan tersebut, KKSB dirancang untuk melakukan penataan kawasan secara terpadu, misalnya perombakan satu dusun atau pengembangan satu kawasan wisata secara komprehensif.
Hingga program berjalan, klaim keunggulan metode ini belum dapat diuji; publik menunggu bukti bahwa pendekatan baru mampu mengatasi pola pembangunan parsial yang dinilai gagal menaikkan status desa tertinggal.







