Pemerintah mengubah penggunaan lahan milik PT Kereta Api Indonesia seluas 2,2 hektare di kawasan Manggarai menjadi kawasan hunian terpadu yang diluncurkan pada Jumat, 21 Agustus 2026.
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobby Rasyidin memastikan alih fungsi tanah itu resmi dan tidak menghadapi kendala pembebasan lahan dari pihak ketiga selama proses konstruksi.
Proyek hunian itu melibatkan beberapa blok gedung, termasuk Blok G, Blok H, dan Blok F, dengan total lahan sekitar 2,2 hektare.
Rinciannya menyebutkan luasan Blok G sekitar 7.000 meter persegi dan Blok F 1,5 hektare, dengan status tanah HP/HPL dan kepemilikan di bawah PT Kereta Api Indonesia.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memuji skema pembiayaan yang melibatkan dana sosial korporasi, serta menilai inisiatif ini mampu menambah nilai aset negara di era Presiden Prabowo.
Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menekankan pentingnya pengelolaan dan pemeliharaan gedung pasca-pembangunan, serta mengusulkan pembentukan badan pengelola khusus dan paguyuban warga untuk memastikan perawatan jangka panjang.
Hashim juga merujuk pada pengalaman bisnisnya selama 40 tahun untuk memperingatkan bahwa aspek maintenance sering menjadi titik lemah dalam proyek-proyek serupa.
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Persero Nixon L.P. Napitupulu menyatakan kesiapan sektor perbankan memberikan dukungan pembiayaan, baik untuk konstruksi fisik maupun fasilitas kredit pemilikan rumah bagi masyarakat.
Nixon menambahkan bahwa nilai-nilai pembiayaan telah disepakati dan perhitungan cost per meter sudah dilakukan sehingga bank siap mendukung dua aspek utama proyek ini.
Pejabat teknis Kementerian PKP, Sri, memaparkan skema kredit dengan jangka cicilan hingga 40 tahun, subsidi biaya administrasi sebesar Rp4.000.000, serta pembebasan pajak pertambahan nilai untuk memperingan beban pembeli.
Ke depannya, Hashim merencanakan replikasi model hunian ini di luar Jakarta, seperti Kota Bandung, sementara Maruarar menyiapkan hibah 2.000 unit rumah susun swasta serta penyediaan lahan seluas 45 hektare di Depok untuk pengembangan lebih lanjut.







