Rekaman rapat Komisi I DPRD Deliserdang yang diputar pada Minggu (30/8) menunjukkan proses pemeriksaan terkait Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD Tahun 2025 berlangsung Rabu (26/8).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD H. Hamdani Syahputra S.Sos, MH dan dihadiri Ketua DPRD Zakky Shahri SH serta sejumlah anggota Banggar, termasuk M. Ilham Pulungan SE., MM, Dr. Misnan Aljawi SH MH, Dr H. Nusantara Tarigan Silangit SE SH MM MH, Herti Sastra Br. Munthe, Drs. H. Abdul Rahman, M.Pd, dan Gendro Judo Buwono SE MM.
Pada sesi tanya jawab, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Deliserdang Rio Laka Dewa S.STP, M.AP mengakui telah menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) untuk Ir. Artini Sintaria Marpaung.
Ir. Artini Sintaria Marpaung disebut telah pensiun sebagai ASN dan kini berstatus Tenaga Ahli (TA) Bupati Asri Ludin Tambunan Bidang Lingkungan Hidup.
DPRD mempertanyakan kewenangan penerbitan SPT tersebut karena posisi Tenaga Ahli Bupati secara administratif berada di bawah koordinasi Sekda, bukan di bawah Dinas.
Wakil Ketua DPRD H. Hamdani Syahputra mempertanyakan siapa status Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang definitif, apakah Rio atau Artini (disebut “Hartini” dalam rapat), karena Artini masih kerap hadir dalam kegiatan dinas.
Ketua DPRD Zakky Shahri menilai banyak urusan proyek limbah yang masih ditangani atau diurus oleh Artini meskipun ia berstatus Tenaga Ahli Bupati.
Rio menjelaskan bahwa setelah pensiun Artini memang menjadi Tenaga Ahli Bupati dan bahwa jabatan tersebut “tidak tertampung anggaran satu rupiah pun” di APBD.
Rio juga mengakui bahwa ketika Artini turun ke lapangan, keberadaan itu tercantum dalam SPT yang dikeluarkannya.
DPRD menolak alasan tersebut dan mengingatkan bahwa penerbitan SPT untuk pejabat yang berada langsung di bawah Bupati seharusnya bukan kewenangan Kepala Dinas.
Rio menyatakan ada ketentuan yang membolehkannya, namun tidak merinci peraturan yang dimaksud saat ditanya oleh pimpinan rapat.
Anggota Banggar M. Ilham Pulungan turut mempertanyakan alasan dan dasar penerbitan SPT oleh Kepala Dinas kepada seorang Tenaga Ahli Bupati.
Pergeseran sorotan terjadi saat DPRD menyinggung dugaan keterlibatan Artini dalam pengelolaan proyek limbah perusahaan-perusahaan di Deliserdang.
Rio mengaku memilih tidak mencampuri hubungan Artini dengan perusahaan jika komunikasi atau kerja sama itu berada di luar tupoksi dinas yang ia pimpin.
Pernyataan tersebut dianggap tak masuk akal oleh pimpinan DPRD yang menilai urusan limbah tentu berkaitan dengan tugas Dinas Lingkungan Hidup.
Zakky bahkan menyatakan telah memastikan adanya beberapa pabrik yang mengambil jasa pengelolaan limbah dari pihak yang terkait dengan Artini.
Rio menanggapi bahwa selama ada pihak yang berminat, tidak ada masalah jika Artini ikut mengambil proyek tersebut.
Zakky menolak pandangan itu dengan alasan adanya potensi konflik kepentingan karena status Artini sebagai pejabat yang ditunjuk Bupati.
Rio menegaskan bahwa meskipun Artini mempunyai SK pengangkatan sebagai Tenaga Ahli Bupati, ia tidak menerima honor dari APBD Deliserdang.
Klaim bahwa tidak ada penerimaan honor menimbulkan keheranan di DPRD karena dinilai membuka celah konflik kepentingan meskipun secara administrasi tidak menerima gaji.
Zakky menekankan bahwa masalah utama adalah status jabatan Artini sebagai Tenaga Ahli Bupati, sehingga keterlibatan dalam proyek bisnis terkait limbah tetap tidak boleh terjadi.
Sampai berita ini disusun, Ir. Artini Sintaria Marpaung belum memberikan respons terhadap permintaan konfirmasi terkait isu tersebut.







