Kepala Dinas Lingkungan Hidup Deliserdang, Rio Laka Dewa S.STP, M.AP, hadir memenuhi undangan rapat Badan Anggaran DPRD Deliserdang pada Rabu (26/8) di ruangan Komisi I.
Kehadirannya memicu kritik dari anggota Banggar yang menilai tindakan Rio terkesan sebagai bentuk “unjuk kekuatan” menyikapi rekomendasi penutupan sementara terhadap PT Leomas Inti Nawasena.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD yang juga Koordinator Banggar, H. Hamdani Syahputra S.Sos, MH, dan dihadiri Ketua DPRD Zakky Shahri SH.
Anggota Banggar yang hadir antara lain Ilham Pulungan SE, MM; Dr. Misnan Aljawi SH MH; Dr. H. Nusantara Tarigan Silangit SE SH MM MH; Herti Sastra Br. Munthe; Drs. H. Abdul Rahman M.Pd; dan Gendro Judo Buwono SE MM.
Hampir seluruh anggota Banggar mengkritik kinerja Dinas LH, mulai dari penanganan rekomendasi penutupan PT Leomas Inti Nawasena hingga target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggap terlalu rendah.
Ketua DPRD Zakky Shahri menilai sikap Kadis menunjukkan upaya menantang lembaga legislatif dan menyatakan DPRD siap menguji langkah tersebut.
Pernyataan tajam itu dilatarbelakangi komentar Rio kepada wartawan terkait laporan DPRD ke Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat, M.Si mengenai tidak dijalankannya rekomendasi penutupan.
Zakky mengingatkan bahwa rekomendasi resmi DPRD untuk penutupan sementara operasional PT Leomas Inti Nawasena sejak 11 Desember 2025 belum dilaksanakan.
Ia mencurigai adanya perlakuan berbeda atau hubungan tertentu antara Pemkab Deliserdang dan perusahaan sehingga rekomendasi DPRD tidak dijalankan.
Zakky juga meminta evaluasi target PAD Tahun 2025 sebesar Rp 210.000.000 karena dianggap terlalu kecil dan belum dimaksimalkan.
Dalam pembahasan muncul pula dugaan praktik pengurusan UKL-UPL, di mana jasa konsultan disebut dibanderol Rp 35 juta dan hanya izin yang menggunakan konsultan dari Dinas LH yang bisa keluar.
Ketua DPRD memperingatkan bahwa kebijakan seperti itu menghambat kemudahan perizinan yang diinstruksikan Presiden Prabowo dan berpotensi memperlambat pembangunan di Deliserdang.
Zaky menyinggung kemungkinan adanya pihak-pihak, termasuk Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan, yang diduga melindungi perusahaan terkait rekomendasi DPRD.
DPRD menegaskan akan meneruskan rekomendasi ke Kementerian Lingkungan Hidup apabila Dinas LH tidak merekomendasikan penutupan atau perbaikan yang memadai.
Menanggapi tudingan tersebut, Rio Laka Dewa membantah melawan lembaga legislatif dan menyatakan menghargai masukan anggota dewan.
Rio mengatakan pihaknya menurunkan tim menindaklanjuti surat pimpinan dewan tertanggal 11 November 2025 dan mengacu pada Permen LH Nomor 6 yang memberikan batas perbaikan 90 hari.
Menurut Rio, PT Leo Mas telah melakukan sejumlah perbaikan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan korektif selama batas waktu yang ditentukan.
Pernyataan itu kemudian dibantah Ilham Pulungan, Ketua Komisi II sekaligus anggota Banggar, yang menyatakan hasil turun lapangan menunjukkan tidak ada perbaikan berarti setelah delapan bulan rekomendasi diberikan.
Ilham menegaskan gangguan kebisingan masih terjadi dan warga setempat merasa tidak nyaman, sehingga temuan lapangan berbeda dengan klaim perbaikan pihak dinas.
Ia juga menyoroti dugaan perlakuan berbeda antar wilayah, dengan kasus di Tanjung Morawa yang izin peralatannya dianggap lengkap sehingga ada penghentian operasional cepat, sedangkan di Kecamatan Sunggal tidak diberi penghentian sementara karena telah melewati batas 90 hari.
Kontroversi tersebut meninggalkan ketegangan antara DPRD dan Dinas LH terkait penegakan rekomendasi, penanganan pengaduan masyarakat, dan prosedur penerbitan izin lingkungan.







