Doni Maradona Hutabarat, Ketua DPC PDI Perjuangan sekaligus Anggota DPRD Jawa Barat, menyatakan keprihatinan atas pemanfaatan APBD Kabupaten Bogor tahun 2026 yang berjumlah Rp11,3 triliun karena dinilai belum memadai untuk menjamin layanan dasar bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikannya kepada wartawan, Selasa (30/6), saat mengkritik alokasi anggaran yang menurutnya belum mencerminkan kebutuhan riil di sektor pendidikan dan kesehatan.
Dalam pemaparan Doni, jumlah siswa dari jenjang TK hingga SMA/SMK di Kabupaten Bogor mencapai 1,5 juta orang.
Dia mencatat kapasitas sekolah negeri hanya mampu menampung sekitar 400 ribu hingga maksimal 500 ribu siswa, sehingga diperkirakan sekitar 1 juta siswa menjalani pendidikan di lembaga swasta.
Doni menyoroti bahwa beban biaya di sekolah swasta memicu tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Bogor, dan meminta tindakan pemerintah daerah untuk menekan tren tersebut.
Salah satu rekomendasi yang dia ajukan adalah perluasan bantuan pembiayaan bagi sekolah swasta melalui APBD agar lebih banyak siswa bisa mengakses pendidikan tanpa terbebani biaya.
Dia juga mengingatkan amanat konstitusi terkait alokasi mandatory spending untuk pendidikan sebesar 20 persen, yang dari total APBD Rp11,3 triliun berarti alokasi minimal sekitar Rp2,2 triliun.
Doni menilai komposisi pengeluaran yang selama ini banyak terserap untuk honor guru dan pembangunan fisik sekolah masih bisa ditata ulang untuk menambah porsi subsidi bagi siswa.
Selain pendidikan, Doni mengkritik kapasitas layanan kesehatan di Kabupaten Bogor yang belum sebanding dengan jumlah penduduk yang telah menembus angka 6 juta jiwa.
Menurutnya, saat ini hanya ada empat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang beroperasi aktif setelah RSUD Parung dinilai belum berjalan optimal, sehingga beban layanan menjadi sangat berat.
Perhitungan sederhana menunjukkan setiap RSUD rata-rata harus melayani sekitar 1,2 juta warga, sementara kapasitas tempat tidur di masing-masing rumah sakit daerah hanya berkisar antara 200 hingga 300 unit.
Doni menegaskan ketidakseimbangan ini harus ditangani melalui kebijakan anggaran yang lebih proaktif agar akses pelayanan kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Bogor dapat meningkat.







