Pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) untuk periode Juli hingga September 2026 tidak mengalami kenaikan.
Keputusan itu mencakup 13 golongan pelanggan nonsubsidi yang tarifnya dipertahankan agar tidak memberatkan masyarakat dan pelaku usaha.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengumumkan kebijakan tersebut di Jakarta, Selasa 30 Juni 2026.
Menurut Bahlil, langkah ini dimaksudkan untuk memperkuat daya saing industri serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha nasional.
Penyesuaian tarif untuk pelanggan nonsubsidi sejatinya dilakukan setiap tiga bulan berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7/2024.
Peraturan itu mengatur penghitungan yang merujuk pada perubahan kurs, harga minyak mentah, inflasi, serta harga batu bara acuan.
Pemerintah menggunakan parameter makro periode Februari hingga April 2026 sebagai acuan penetapan tarif triwulan III 2026.
Angka-angka yang dipakai adalah kurs Rp16.959,32 per USD, harga minyak USD96,12 per barel, inflasi 0,21 persen, serta harga batu bara USD70 per ton.
Berdasarkan formula tariff adjustment, akumulasi perubahan parameter tersebut semestinya menimbulkan kenaikan tarif.
Meski demikian, pemerintah memilih untuk menahan kenaikan tarif listrik bagi pelanggan nonsubsidi pada periode Juli hingga September 2026.
Selain itu, tarif untuk 24 golongan pelanggan bersubsidi juga dinyatakan tetap pada periode yang sama.
Golongan bersubsidi ini meliputi pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, serta pelaku UMKM.
Bahlil menegaskan komitmen pemerintah menghadirkan layanan kelistrikan yang handal, terjangkau, dan berkeadilan.
Kebijakan tarif tetap dinilai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan keberlanjutan layanan listrik.
Kementerian ESDM meminta masyarakat menggunakan listrik secara bijak dan efisien untuk mendukung ketahanan energi nasional.
Pihaknya juga mengimbau PT PLN (Persero) untuk menjaga keandalan pasokan, meningkatkan pelayanan, dan mengoptimalkan efisiensi operasional.







