DELISERDANG, Jenggala – Sidang perkara dugaan pemalsuan surat tanah di atas lahan sekitar 3,2 hektare di Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam kembali ditunda, Selasa (2/6).
Masalahnya kali ini Jaksa tidak menghadirkan terdakwa Roni Paslani 46, di depan majelis hakim.
Sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan saksi dari terdakwa dipimpin Hakim Ketua Endra Hermawan SH, MH, dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Deliserdang Pasti Liana Lubis SH dan Kuasa Hukum terdakwa yakni Ardian Syahputra Munte SH dan M Azmi SH.
Persidangan baru dimulai sekitar pukul 17.30 WIB. Saat sidang dibuka, Hakim Ketua Endra Hermawan mempertanyakan kepada JPU, Pasti Liana Lubis, terkait tidak hadirnya terdakwa dalam persidangan.
Menjawab pertanyaan majelis hakim, JPU menjelaskan bahwa terdakwa telah lebih dahulu dikembalikan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Lubukpakam karena pihak Lapas menerapkan batas waktu pemulangan tahanan sekitar 17.00 WIB.
Penjelasan tersebut mendapat perhatian dari majelis hakim. Salah seorang hakim mengingatkan agar penjadwalan sidang ke depan tidak kembali berlangsung hingga terlalu sore sehingga tidak menghambat jalannya proses persidangan.
Majelis hakim kemudian menanyakan kesiapan saksi yang akan dihadirkan pihak terdakwa. Penasehat Hukum (PH) terdakwa menyampaikan telah menyiapkan empat orang saksi yang meringankan.
Hakim selanjutnya meminta agar seluruh saksi tersebut dapat dihadirkan pada persidangan lanjutan yang dijadwalkan berlangsung Kamis (4/6/2026). Pihak kuasa hukum menyatakan akan berupaya memenuhi permintaan tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, tim kuasa hukum terdakwa kembali mengajukan permohonan penangguhan maupun pengalihan penahanan terhadap Roni Paslani. Permohonan itu diajukan dengan alasan kondisi kesehatan terdakwa serta sejumlah pertimbangan hukum lainnya.
Menanggapi permohonan tersebut, majelis hakim menyatakan akan mempertimbangkannya sebagaimana permohonan-permohonan yang telah diajukan sebelumnya.
Namun sebelum sidang ditutup Hakim Ketua memperlihatkan kepada JPU maupun kuasa hukum terdakwa adanya surat dari surat permohonan penolakan penangguhan maupun pengalihan penahanan yang diajukan pihak pelapor melalui kuasa hukumnya.
Usai persidangan, kuasa hukum terdakwa, Ardian Syahputra Munte SH, menyoroti sejumlah hal yang menurutnya menjadi perhatian dalam proses persidangan.
Ia mengaku heran setelah majelis hakim menunjukkan surat permohonan penolakan penangguhan maupun pengalihan penahanan yang diajukan pihak pelapor melalui kuasa hukumnya tersebut.
“Majelis hakim menunjukkan surat penolakan penangguhan atau pengalihan penahanan dari pihak pelapor. Padahal pada persidangan sebelumnya, salah satu pihak yang mengajukan surat tersebut saat diperiksa sebagai saksi menyatakan bukan kuasa hukum pelapor dalam perkara ini,” katanya.
Menurutnya, sejumlah dinamika yang muncul selama persidangan membuat perkara tersebut semakin menyisakan pertanyaan yang perlu dijawab melalui proses hukum yang berjalan.
“Persidangan seharusnya menghadirkan seluruh pihak yang relevan agar fakta-fakta hukum dapat terungkap secara terang dan memberikan kepastian bagi semua pihak,” katanya.
Dalam catatan wartawan, penundaan persidangan perkara dugaan pemalsuan surat tanah terdakwa Roni Paslani yang merasa dikiriminalisasi oleh yang diduga mafia tanah, telah berulang kali terjadi.
Bahkan setidaknya untuk mendengarkan saksi dari yang diajukan oleh JPU kurang lebih sudah sebanyak 3 kali ditunda.
Sebelumnya perkara ini sendiri berawal dari sengketa kepemilikan lahan rawa seluas 3,2 hektare di Desa Patumbak Kampung yang dibeli terdakwa pada tahun 2021 dengan nilai sekitar Rp900 juta.
Menurut keterangan terdakwa yang pernah disampaikan sebelumnya, lahan tersebut dibeli dari seorang pria bernama Adam Malik yang disebut memperoleh tanah tersebut melalui hibah dari orang tuanya.
Sengketa atas lahan itu sempat bergulir melalui jalur perdata. Pada tingkat Pengadilan Negeri Lubukpakam, pihak Roni Paslani sempat memperoleh putusan yang menguntungkan.
Namun pada tingkat banding hingga kasasi, putusan berubah dan perkara kemudian berkembang ke ranah pidana.
Kasus tersebut selanjutnya dilaporkan ke Polda Sumatera Utara dan berujung pada penangkapan Roni Paslani di Bogor pada 27 Februari 2026.
Persidangan akan kembali dilanjutkan Kamis (4/6/2026) dengan agenda pemeriksaan saksi yang diajukan pihak terdakwa. (wsp/a16)
Jenggala







