Mahkamah Konstitusi memperluas kategori pengecualian ini, termasuk di dalamnya menteri dan pejabat setingkat menteri, selama mereka memperoleh persetujuan dan izin cuti dari presiden. Hal ini sesuai dengan putusan yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman pada tanggal 31 Oktober 2022.
Page 3 of 3
