Jenggala.id – Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, dikabarkan mengeluarkan ancaman untuk menaikkan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi (BHP Tel) kepada operator seluler. Ancaman tersebut bertujuan untuk memastikan kelancaran proyek pengadaan 12.000 menara base transceiver station (BTS) 4G.
Kejadian ini terungkap melalui surat dakwaan yang mencatat pernyataan Johnny pada Kamis (28/6/2023). Dalam surat dakwaan tersebut, dikisahkan bahwa Johnny telah bertemu dengan Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, di lapangan golf Pondok Indah pada awal tahun 2020.
Dalam pertemuan tersebut, Johnny diduga mengungkapkan ancaman tersebut dengan tujuan agar proyek pembangunan menara BTS 4G tetap berjalan sesuai rencana. Keputusan untuk menaikkan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dianggap sebagai upaya yang kuat untuk memastikan kelancaran proyek tersebut.
Baca juga : Tower BTS Fungsi dan Peranan bagi Teknologi Komunikasi
“Dalam pertemuan tersebut terdakwa Johnny Gerard Plate menyampaikan apabila operator seluler tidak mau membangun secara nasional, maka akan menaikkan BHP Tel (Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi),” demikian isi surat dakwaan tersebut.
Pada pertemuan tersebut, Galumbang memberikan usulan kepada Johnny yang menyatakan bahwa usulan tersebut akan memberatkan operator seluler. Menurut Galumbang, beban yang sudah ada pada operator seluler sudah cukup berat, seperti biaya BHP Tel sebesar 2 persen dari Gross Revenue setiap tahun, serta biaya frekuensi sebesar Rp 20 sampai Rp 25 triliun per tahun untuk semua operator seluler.
Menanggapi keinginan Johnny, Anang Achmad Latif, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo, mengambil keputusan untuk membagi pengerjaan proyek menjadi dua bagian.
Baca juga : Ini Penyebab Johnny G Plate Terjerat Korupsi BTS 8 T
Berdasarkan dakwaan, BAKTI akan bertanggung jawab atas pengerjaan 7.900 titik menara BTS 4G, sementara 4.000 titik lainnya akan diserahkan kepada operator seluler dan dibagi secara proporsional untuk jangka waktu pengerjaan selama 2 tahun.
“Sehingga dengan keputusan tersebut, maka ijin beberapa operator seluler untuk tahun 2020 berjalan normal,” lanjut dakwaan.
Anang kemudian menyerahkan usulan kegiatan BAKTI berupa penyediaan dan pengelolaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 7.457.289.892.000.
“Namun tanpa memasukkan form usulan target dan anggaran untuk BTS,” demikian menurut surat dakwaan.
Baca juga : Menteri Kominfo Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Korupsi
Pada tanggal 20 Februari 2020, Johnny G Plate menandatangani dan menyetujui Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Tahun 2020 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) tanpa melakukan penetapan dan penerbitan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk periode 2020 hingga 2024.
Surat dakwaan melanjutkan bahwa Johnny baru menandatangani Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk periode 2020-2024 pada tanggal 12 Februari 2021. Namun, tindakan tersebut diduga tidak didukung oleh studi kelayakan yang memadai dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
Selain itu, menurut surat dakwaan, Anang Achmad Latif juga belum menetapkan dan menerbitkan Rencana Strategis Bisnis (RSB) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) untuk periode 2020-2024.







