AEK KANOPAN, Jenggala – Kelangkaan parah gas LPG 3 kg melanda wilayah Aek Kanopan dan Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) sejak beberapa hari terakhir, Selasa (2/6).
Kondisi ini memaksa sejumlah ibu rumah tangga kembali menggunakan kayu bakar tradisional untuk memasak. Langkah darurat tersebut diambil akibat stok gas bersubsidi di pangkalan resmi kosong melompong.
Agen penyalur jual Rp20 Ribu ke pengecer berdasarkan informasi di lapangan, kelangkaan ini diduga diperparah oleh praktik kecurangan di tingkat distribusi bawah.
Pangkalan resmi disinyalir sengaja melepas gas melon ke kedai eceran dengan harga mencapai Rp20.000 per tabung.
Angka tersebut sudah jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) resmi pangkalan di Sumatera Utara sebesar Rp17.000. Akibat modal dari pangkalan yang sudah tinggi, harga jual ke konsumen akhir di tingkat kedai eceran pun otomatis ikut meroket dan kian tidak terkendali.
Fungsi pengawasan DPRD Dipertanyakan
Menyikapi kondisi yang kian mencekik masyarakat bawah, fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu Utara kini dipertanyakan oleh warga.
Elemen masyarakat menilai para wakil rakyat di DPRD Labura cenderung pasif dan terkesan menutup mata atas keresahan konstituennya.
Masyarakat mendesak lembaga legislatif tersebut segera memanggil Dinas Perdagangan serta agen penyalur guna menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP).
DPRD Labura dituntut membuktikan kinerjanya sebagai penyambung lidah rakyat dengan menekan pemerintah daerah agar secepatnya melakukan pengawasan ketat di lapangan dan menggelar operasi pasar murah.
Namun, saat dikonfirmasi oleh Jenggala, Selasa (2/6), terkait keluhan warga ini, Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara, Rimba Bertuah Sitorus, belum memberikan jawaban.
Pesan konfirmasi yang dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp hanya menunjukkan centang satu, dan diduga nomor telepon seluler yang dihubungi sedang tidak aktif.(wol/imz/d1)
Jenggala:







