Ketegangan terkait pembentukan Caretaker Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Labuhanbatu menjelang pelaksanaan Muskab ke-2 semakin meningkat.
Irwan, yang menjabat Ketua Caretaker KORMI Labuhanbatu, memberikan penjelasan resmi pada Selasa (1/9).
Ia menegaskan bahwa pengurus kabupaten yang masa baktinya telah berakhir tidak berwenang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penunjukan Caretaker untuk dirinya sendiri.
Menurut Irwan, ketentuan AD/ART KORMI dan aturan hirarki organisasi menempatkan kewenangan penerbitan SK Caretaker di tingkat provinsi.
Ia menyatakan bahwa SK yang menjadi dasar penugasannya diterbitkan oleh KORMI Provinsi Sumatera Utara dengan nomor 041/SK/KORMISU/VIII/2026.
Irwan menjelaskan bahwa apabila kepengurusan kabupaten kosong atau masa bakti berakhir, kewajiban pengambilan alih dan penunjukan Caretaker berada pada KORMI Sumut.
Ia mengingatkan adanya praktik penerbitan SK secara mandiri di tingkat kabupaten yang berpotensi muncul tanpa persetujuan provinsi.
Menurut Irwan, pengurus yang terbentuk lewat SK ilegal berisiko tidak diakui oleh struktur organisasi KORMI.
Untuk itu, ia mengimbau agar seluruh Induk Organisasi Olahraga (Inorga) berhati-hati dalam menyerahkan dokumen administrasi kepada pihak yang mengaku sebagai Caretaker KORMI Labuhanbatu.
Ia memperingatkan Inorga agar tidak mendaftarkan organisasi kepada pihak pemegang SK ilegal karena dikhawatirkan data akan disalahgunakan atau diklaim mendukung kubu tertentu.
Irwan meminta agar rangkaian Muskab ke-2 dilaksanakan sesuai ketentuan dengan koordinasi penuh kepada Steering Committee (SC) sebagai panitia pengarah resmi.
Ia juga memerintahkan agar Inorga segera melengkapi persyaratan administrasi peserta, termasuk menyerahkan SK kepengurusan yang sah dan bukti keaktifan organisasi.
Irwan menyebutkan bahwa pihaknya memperoleh dukungan dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar).
Ia menutup pernyataannya dengan meminta setiap pihak memverifikasi keaslian dokumen yang mengatasnamakan KORMI Sumut dengan melihat tanda tangan dan stempel Ketua KORMI Sumut.







