Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerapkan sistem akreditasi rumah sakit baru yang mengukur mutu pelayanan berdasarkan outcome secara real-time.
Sistem ini menilai hasil nyata pelayanan medis, termasuk angka kesembuhan dan keselamatan pasien, bukan semata kelengkapan administrasi atau dokumen lima tahunan.
Prof dr. Delyuzar, Sp.A(K), Ketua Jaringan Kesehatan Masyarakat Sumatera Utara, menilai perubahan kebijakan tersebut sebagai langkah yang konstruktif untuk meningkatkan fokus pada kualitas layanan.
Menurutnya, penilaian berbasis hasil memaksa rumah sakit memastikan setiap proses pelayanan berjalan efektif, bukan hanya menyiapkan berkas akreditasi.
Namun ia mengingatkan agar perubahan ini tidak memunculkan kecenderungan rumah sakit menolak pasien berisiko tinggi demi mempertahankan angka kematian yang rendah.
“Di satu sisi ini sangat bagus karena mendorong rumah sakit sungguh-sungguh menyelamatkan pasien. Namun, yang perlu diperhatikan jangan sampai muncul kekhawatiran rumah sakit menjadi selektif menerima pasien, terutama pasien dengan kondisi berat karena takut angka kematian meningkat,” ujarnya, Rabu (5/8).
Delyuzar menekankan tujuan regulasi bukan untuk menghindari kasus berisiko tinggi, melainkan memastikan pasien memperoleh penanganan terbaik sesuai kompetensi rumah sakit.
Iapun menegaskan rumah sakit wajib tetap mengutamakan kebutuhan pasien, termasuk mereka yang dalam kondisi kritis.
Destanul Aulia, SKM MBA MEc Ph.D., Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara (FKM USU) sekaligus Tenaga Ahli Dinas Kesehatan Sumatera Utara, menyatakan bahwa akreditasi berbasis outcome bertujuan menjaga mutu pelayanan secara berkelanjutan.
Ia mencatat masih ada rumah sakit yang memperoleh akreditasi paripurna tetapi gagal mempertahankan kualitas setelah penilaian selesai.
Menurut Destanul, indikator seperti angka kematian memberi gambaran bagaimana alur pelayanan berjalan dan menjadi salah satu tolok ukur penting.
Mutu rumah sakit, tambahnya, harus dinilai dari keseluruhan rangkaian layanan—mulai kesiapan sumber daya manusia, penerapan SOP, fasilitas kesehatan, hingga hasil akhir yang diterima pasien.
Dia juga menjelaskan bahwa sistem baru akan mengubah pola rujukan; keputusan rujukan tidak lagi semata berdasarkan tipe atau kelas rumah sakit, melainkan pada kompetensi dalam menangani masalah kesehatan pasien.
Peran masyarakat dalam penilaian rumah sakit turut ditingkatkan, sehingga pengalaman pasien menjadi bagian dari bobot penilaian selain dokumen administratif.
Dengan demikian rumah sakit yang administrasinya lengkap namun kualitas layanan kurang akan tercermin dalam penilaian akhir.
Diharapkan, akreditasi berbasis outcome ini mampu mendorong konsistensi mutu pelayanan, meningkatkan keselamatan pasien, dan memastikan setiap pasien memperoleh layanan yang sesuai kompetensi serta kebutuhan medisnya.







