Irine Yusiana Roba Putri, anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, menyampaikan belasungkawa atas peristiwa kebakaran yang menimpa Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Mutiara Sentosa 2 yang melayani rute Surabaya–Makassar.
Pernyataan itu disampaikan pada Senin (3/8/2026) sebagai respons terhadap insiden yang menimbulkan korban jiwa dan memerlukan penanganan cepat serta menyeluruh.
Irine menekankan bahwa keselamatan penumpang wajib ditempatkan sebagai prioritas utama dalam penyelenggaraan transportasi publik laut.
Ia memuji aksi cepat tim SAR gabungan, Basarnas Surabaya, pihak kesyahbandaran, kepolisian, serta kru kapal niaga yang berada di sekitar lokasi dalam upaya evakuasi yang berhasil menyelamatkan ratusan penumpang.
Menurut Irine, langkah awal pasca-kecelakaan adalah pendirian posko crisis center yang berfungsi memberikan informasi dan pendampingan bagi penumpang serta keluarga korban.
Irine juga meminta agar Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) bersama Polda Jawa Timur melakukan investigasi menyeluruh dan transparan untuk mengungkap penyebab kebakaran.
Dalam tuntutan investigasi, ia menyoroti perlunya pemeriksaan kronologi sistem kelistrikan dan mesin kapal, ketaatan terhadap manifes, serta ketersediaan dan fungsi alat keselamatan seperti sekoci dan life jacket.
Irine menegaskan bahwa bila hasil pemeriksaan menemukan kelalaian prosedural atau pengabaian pemeliharaan oleh operator PT Atosim Lampung Pelayaran (ALP), maka sanksi harus ditegakkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia mengingatkan bahwa selama ini ia konsisten mengusulkan penguatan pengawasan dan dukungan anggaran bagi sektor pelayaran dalam berbagai rapat dengan pemerintah.
Sebagai wakil rakyat dari Maluku Utara, Irine menyatakan memahami betul peran krusial transportasi laut bagi mobilitas masyarakat dan distribusi logistik di wilayah kepulauan.
Irine menekankan bahwa jalur Surabaya–Makassar merupakan urat nadi konektivitas dan logistik nasional yang padat, sehingga kepercayaan publik terhadap keselamatan pelayaran harus dipertahankan.
Ia mendorong Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk melakukan audit keselamatan menyeluruh pada seluruh armada kapal penumpang jarak jauh, terutama yang mengangkut penumpang bersamaan dengan kendaraan logistik.
Lebih lanjut, Irine meminta Otoritas pelabuhan (KSOP) di titik keberangkatan seperti Pelabuhan Tanjung Perak memperketat proses clearance sebelum menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
Ia menegaskan tidak boleh ada toleransi terhadap kapal yang tidak memenuhi standar perlindungan kebakaran demi mencegah terulangnya insiden serupa.
Evaluasi menyeluruh terhadap pengawasan, kelayakan armada, dan prosedur keselamatan menurutnya menjadi langkah penting untuk memulihkan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transportasi laut.







