Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid resmi mengukuhkan tujuh komisioner Komisi Informasi Pusat untuk masa kerja 2026–2030.
Upacara pengukuhan dilaksanakan di Ruang Media Center Komdigi, Jakarta, Senin, 3 Agustus 2026.
Pengangkatan para anggota tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2026.
Keputusan itu mengatur pemberhentian dan pengangkatan anggota LI Pusat periode 2026–2030.
Kepemimpinan baru dituntut meneruskan fungsi kelembagaan KI, antara lain penyelesaian sengketa informasi, penyusunan kebijakan teknis, dan penguatan keterbukaan informasi publik.
Menkomdigi mengingatkan bahwa perhatian masyarakat terhadap lembaga ini sangat besar, sehingga Komisi Informasi harus memastikan akses masyarakat terhadap informasi yang akurat di tengah tantangan era digital dan maraknya disinformasi.
Meutya menekankan pentingnya meneruskan dan memperkokoh fondasi yang telah dibangun oleh komisioner sebelumnya untuk menghadapi dinamika keterbukaan informasi pada masa transformasi digital.
Selain itu, Menkomdigi menargetkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) mencapai skor 75 pada tahun mendatang.
Ia juga meminta agar penyelesaian sengketa informasi berlangsung secara adil dan transparan kepada seluruh pihak yang berkepentingan.
Menurut Meutya, Kementerian Komunikasi dan Digital siap berperan sebagai mitra strategis Komisi Informasi Pusat untuk memperkuat pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik.
Susunan komisioner KI Pusat 2026–2030 adalah sebagai berikut.
Handoko Agung Saputro – Ketua.
Hafidhah – Wakil Ketua.
Arman Fauzi – Anggota.
Dery Hendryan – Anggota.
Edi Purwanto – Anggota.
Joemarthine Chandra – Anggota.
Rini Purwandari – Anggota.
Ketua terpilih Handoko Agung Saputro menyampaikan bahwa kepemimpinan akan mengedepankan prinsip kolektif kolegial dan semangat gotong royong dalam menjalankan tugas.
Handoko menilai kekompakan antarkomisioner penting untuk melanjutkan agenda strategis, termasuk revisi Undang-Undang KIP dan penyelesaian sengketa informasi.
Ia menambahkan bahwa Komisi Informasi akan mengawal keterbukaan informasi pada program strategis pemerintah serta penyelenggaraan Pemilu 2029.
Menurut Handoko, lembaga perlu memberikan kontribusi nyata bagi bangsa melalui peningkatan transparansi dan layanan informasi publik.
Pengukuhan ini menandai dimulainya pelaksanaan amanah untuk memperkuat keterbukaan informasi publik di Indonesia.
Diharapkan kepemimpinan baru meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa serta menghadirkan layanan informasi yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat.







