SIMALUNGUN, Jenggala – Isu dugaan penipuan dan jual beli jabatan yang menyeret oknum ASN (Aparat Sipil Negara) berinisial JD bertugas sebagai Kepala Puskesmas Buntu Turunan, Kec. Hatonduhan, Kab. Simalungun, terus bergulir.
Terkait ini, Inspektorat Pemkab Simalungun, telah melakukan pemeriksaan terhadap oknum ASN berinisial JD yang diduga dalam menjalankan aksinya mencatut nama Bupati Simalungun Anton Saragih.
“Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap oknum JD di ruang Irbansus, Rabu (17/6),” ujar Kepala Inspektorat Pemkab Simalungun, dihubungi Waspada, Jumat (19/6).
Roganda mengakui isu yang beredar dugaan penipuan dan jual beli jabatan serta pencatutan nama Bupati Simalungun tersebut telah menimbulkan kegaduhan dan menjadi perbicangan di kalangan pegawai Pemkab Simalungun.
Bupati Simalungun H.Anton Achmad Saragih, melalui Kadis Kominfo Akbar Putra Siregar, secara tegas membantah keterlibatannya dan mengatakan pihaknya sama sekali tidak kenal dengan orang yang bernama Junita Damanik (JD).
Saat diperiksa Inspektorat, oknum JD mengakui terus terang bahwa apa yang dilakukannya atas inisiatif sendiri dan tidak pernah mencatut nama pimpinan atau Bupati Simalungun. Semuanya atas kesepakatan oknum JD dengan si pelapor secara pribadi.
“Apa yang dilakukan oknum ASN berinisial JD tersebut murni atas inisiatif sendiri dan tidak pernah mencatut nama pimpinan dan Pemerintah Kabupaten Simalungun. Hal ini menjadi kesepakatan oknum dengan si pelapor secara pribadi,” tegas Roganda.
Ketika dipertanyakan terkait sanksi yang akan dijatuhkan kepada oknum JD, Roganda mengatakan karena sudah menimbulkan kegaduhan dan melanggar kode etik ASN, Inspektorat merekomendasikan untuk dilakukan pembinaan sesuai dengan PP 94 tahun 2021 tentang hukuman bagi ASN, mulai dari hukuman disiplin ringan sampai hukuman disiplin berat.
“Saya belum tau pasti apakah oknum JD dicopot dari jabatannya sebagai Kapus Buntu Turunan. Yang pasti Inspektorat sudah buat laporannya sesuai rekomendasi ke BKPSDM,” tegas Roganda.
Disisi lain, Roganda juga menjelaskan bahwa pihaknya tidak hanya memeriksa oknum JD saja, tetapi juga akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap pelapor. “Senin (22/6) si pelapor akan diperiksa,” tambahnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dugaan penipuan dan jual beli jabatan ini menjadi isu yang mengguncang Pemkab Simalungun. Tidak hanya menjadi buah bibir di kalangan pegawai, tetapi kasus ini juga melebar menjadi perbincangan hangat di berbagai akun media sosial, terutama Facebook.
Dengan modus mengaku memiliki hubungan kekerabatan dengan berbagai pejabat tinggi di lingkungan Pemkab Simalungun dan menyatakan memiliki kedekatan dengan Bupati H. Anton Achmad Saragih.
Klaim kedekatan inilah yang diduga dijadikan alat meyakinkan sejumlah pihak. Dengan berbekal nama besar kepala daerah, JD menawarkan jabatan strategis di lingkungan dinas kesehatan, khususnya posisi Kepala Puskesmas.
Tidak tangung-tanggung, transaksi ‘jual beli’ jabatan disebutkan mencapai Rp60 juta untuk jadi Kepala Puskesmas. Jumlah yang lumayan besar. (wsp/a06)
Jenggala







