Anggota DPRD Kota Bandar Lampung, Irpan Setiawan dari Fraksi PDI Perjuangan, mengungkapkan kekhawatiran terkait ketiadaan fasilitas penunjang bagi penyandang disabilitas di gedung DPRD.
Perhatian meningkat setelah Irpan pada Jumat (31/7/2026) harus ditopang dan digotong sejumlah orang untuk dapat memasuki ruang rapat paripurna.
Kejadian itu menegaskan bahwa akses bagi pengguna kursi roda dan penyandang disabilitas lainnya di ruang sidang belum memungkinkan mereka masuk secara mandiri.
Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan upaya pemerintah membangun pelayanan publik yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Gedung-gedung pemerintahan semestinya menjadi contoh penerapan aksesibilitas, antara lain melalui penyediaan jalur landai (ramp), pegangan tangan, serta pintu masuk yang mudah dijangkau.
Padahal, ruang rapat paripurna DPRD Kota Bandar Lampung diketahui terakhir direnovasi pada 2021 dengan anggaran sekitar Rp15 miliar.
Meskipun renovasi pernah dilakukan, fasilitas bagi penyandang disabilitas kembali menjadi sorotan dan menuntut evaluasi segera.
Pemerintah daerah dan pengelola gedung diharapkan meninjau dan memperbaiki infrastruktur agar semua warga memperoleh akses yang setara ke layanan publik.







