Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan akan menerapkan kebijakan nol toleransi terhadap gangguan keamanan pangan dan segala bentuk penyimpangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pernyataan itu disampaikan Sudaryono dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu 2 Agustus 2026.
Sudaryono mengatakan tindakan tegas akan diberlakukan terhadap kasus keracunan makanan, tindak pidana korupsi, serta praktik tidak jujur atau ‘hanky-panky’ yang merugikan penerima manfaat.
Sebagai kepala baru BGN, ia menegaskan komitmen untuk membersihkan praktik-praktik yang berpotensi membahayakan kesehatan publik.
Ia meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mematuhi standar operasional prosedur (SOP) secara ketat.
Manajemen dapur yang baik dan kepatuhan pada SOP dinilai sebagai kunci utama menjamin keamanan makanan yang disajikan.
Sudaryono menaruh tanggung jawab penuh pada kepala SPPG sebagai pemimpin di lapangan untuk memastikan prosedur dijalankan dengan disiplin.
Ia mengingatkan bahwa meskipun ada koki dan pengawas gizi, kepemimpinan yang tegas di tingkat SPPG diperlukan untuk mencegah kelalaian.
Sikap tegas juga diwajibkan terhadap petugas yang mengabaikan kebersihan dan keamanan pangan, seperti tidak mencuci tangan atau tidak menggunakan sarung tangan dan masker saat mengolah makanan.
Menurut Sudaryono, pegawai yang enggan mematuhi aturan tersebut harus diberhentikan demi keselamatan penerima manfaat.
Penegakan disiplin di seluruh SPPG, tegasnya, merupakan langkah penting untuk menjaga kualitas layanan MBG sekaligus melindungi kesehatan masyarakat.







