Irine Yusiana Roba Putri, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, menegaskan diplomasi Indonesia harus melampaui peran eksklusif pemerintah pusat.
Ia menyatakan keterlibatan aktor-aktor lain, termasuk pemerintah daerah, krusial untuk memperjuangkan kepentingan nasional di forum internasional.
Irine yang merupakan politisi Fraksi PDI Perjuangan menyebut DPR memiliki fungsi sebagai second track diplomacy, namun menekankan praktik diplomasi kini harus dijalankan dengan pendekatan multitrek, dikutip Selasa (7/7/2026).
Pernyataan itu disampaikan usai pertemuan delegasi BKSAP dengan Gubernur Bali I Wayan Koster di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Bali.
Pertemuan juga dihadiri jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pelaku pariwisata setempat.
Menurut Irine, sinergi lintas-aktor diperlukan agar peran BKSAP sebagai garda terdepan second track diplomacy dapat dijalankan secara optimal.
Ia menegaskan tanpa dukungan pemerintah daerah, posisi tawar Indonesia dalam negosiasi internasional berisiko melemah.
Irine menambahkan eksistensi negara di panggung global tak cukup hanya dengan hadir dalam sidang; Indonesia harus mampu ikut membentuk arah kebijakan internasional yang selaras dengan kepentingan nasional.
Ia juga menggarisbawahi peran strategis daerah karena hasil diplomasi internasional berdampak langsung pada pembangunan dan kebijakan di tingkat kota dan kabupaten.
Senada dengan Irine, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bramantyo Suwondo yang juga politisi Fraksi PDI Perjuangan menilai diplomasi parlemen dapat dimanfaatkan untuk memperkuat promosi pariwisata Indonesia secara global.
Bramantyo menyebut berbagai channel diplomasi parlemen bisa dimanfaatkan sebagai sarana marketing untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara.
Ia menilai upaya ini sekaligus memperkuat sinergi antara diplomasi parlemen dan agenda pembangunan ekonomi daerah, khususnya wilayah yang mengandalkan pariwisata.
Melalui pendekatan diplomasi multitrek, BKSAP menyatakan komitmen menjadikan diplomasi parlemen sebagai jembatan antara kepentingan nasional dan potensi daerah agar kerja sama internasional memberikan manfaat konkret bagi seluruh wilayah Indonesia.







