Kortastipidkor Bareskrim Polri resmi menaikkan penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan batu bara untuk PLTU ke tahap penyidikan.
Perkara ini juga mencakup dugaan tindak pidana pencucian uang terkait pengadaan batu bara pada periode 2018-2026.
Kakortastipidkor Irjen Pol Totok Suharyanto menyatakan penyidik telah memperoleh bukti permulaan yang cukup melalui serangkaian penyelidikan, pemeriksaan dokumen, dan keterangan dari sejumlah pihak.
Penyidikan dimulai berdasarkan Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan tertanggal 4 Juli 2026, demikian keterangan resmi yang disampaikan pada 7 Juli 2026.
Dari hasil awal pemeriksaan, penyidik menemukan indikasi penyimpangan pengadaan yang melibatkan PT UBP dan PT BRA.
Besaran potensi kerugian negara belum final karena masih menunggu audit investigatif dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Dirtindak Kortastipidkor Brigjen Pol Roberthus Yohanes menjelaskan tim penyidik menemukan dugaan modus seperti manipulasi kualitas, kuantitas, dan praktik pembayaran pasokan batu bara.
Menurutnya, praktik tersebut berpotensi mengganggu ketersediaan batu bara bagi beberapa pembangkit listrik dan berisiko menimbulkan pemadaman di sejumlah wilayah.
Secara sementara, kerugian keuangan negara dan dampak ekonomi diindikasikan mencapai sekitar Rp5 triliun, angka yang masih bersifat estimasi menunggu verifikasi BPK RI.
Penyidik menerapkan pasal-pasal tindak pidana korupsi, ketentuan dalam KUHP, serta ketentuan tindak pidana pencucian uang; penerapan pasal dapat berkembang seiring proses penyidikan.
Tim penyidik akan memanggil lebih banyak saksi dan ahli serta menelusuri aliran dana dan aset untuk mengungkap keterlibatan pihak lain yang diduga terkait.
Hingga saat ini, pihak penyidik telah meminta keterangan kepada 16 orang sebagai bagian dari proses awal penyidikan.
Kabareskrim Komjen Pol Syahardiantono menegaskan Bareskrim memberi dukungan penuh terhadap penyidikan ini dan berkoordinasi erat dengan Direktorat Tindak Pidana Tertentu terkait aspek teknis pertambangan.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyatakan informasi yang disampaikan merupakan pemberitahuan awal kepada publik dan bahwa setiap perkembangan akan diumumkan sesuai proses hukum yang berjalan.
Polri menegaskan penanganan perkara akan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta terus berkoordinasi dengan BPK RI, PPATK, dan instansi terkait untuk upaya pemulihan kerugian negara.







