Bali kerap dipromosikan sebagai surga investasi properti. Villa tropis, pertumbuhan pariwisata, dan permintaan sewa jangka pendek yang tinggi menciptakan narasi bahwa membeli properti di Bali adalah langkah cerdas dan menguntungkan. Namun, di balik daya tarik tersebut, pasar properti Bali beroperasi dalam kerangka hukum yang ketat dan sering kali tidak intuitif—terutama bagi pembeli asing. Banyak kerugian besar justru bermula dari asumsi keliru, bukan dari fluktuasi pasar.
Perbedaan paling mendasar terletak pada hukum pertanahan Indonesia. Tidak seperti di banyak negara, kepemilikan penuh atas tanah (Hak Milik) hanya diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Ketentuan ini sering disalahpahami atau disederhanakan dalam praktik pemasaran. Akibatnya, pembeli asing kerap masuk ke transaksi dengan ekspektasi yang tidak selaras dengan realitas hukum, membuka ruang bagi sengketa di kemudian hari.
BeritaLainnya
