Pada 13 Juli 2026, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyampaikan kuliah umum di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Sumedang, Jawa Barat.
Kuliah tersebut mengusung tema “Penguatan Supremasi Hukum dan Integritas ASN dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkeadilan”.
Yusril menekankan agar supremasi hukum dijadikan landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang adil.
Ia mengingatkan bahwa negara yang dipilih adalah negara hukum, bukan negara yang bergantung pada kekuasaan semata.
Menurutnya, keberlakuan hukum memerlukan mekanisme penegakan, namun kekuasaan yang tak terikat oleh hukum berpotensi berubah menjadi tirani.
Semua tindakan pejabat negara harus berakar pada ketentuan hukum, ujar Yusril, dan pemahaman itu perlu ditanamkan sejak masa pendidikan para praja IPDN.
Ia meminta calon aparatur negara untuk tidak hanya menguasai aturan, tetapi juga menempatkan prinsip keadilan sebagai prioritas dalam setiap kebijakan.
Yusril menegaskan alumni IPDN diharapkan mampu mengambil keputusan yang paling adil saat menghadapi benturan norma hukum.
Integritas disebutnya sebagai pondasi penting agar kewenangan yang dipercayakan digunakan secara benar dan tidak menyimpang dari prinsip negara hukum.
Lebih jauh, Yusril menyatakan bahwa norma etika berada di atas norma hukum dan bahwa etika itu berakar pada nilai-nilai keadilan.
Ia mengingatkan pula perlunya keseimbangan antara kepastian hukum, etika, dan kepentingan publik dalam praktik pemerintahan sehari-hari.
Tanpa rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat, Yusril menilai perkembangan demokrasi dan ekonomi bisa kehilangan kestabilan, bahkan memicu reaksi sosial.







