Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jawa Barat meminta kepastian jadwal penyelesaian sisa Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi hak Provinsi Jawa Barat.
Total tunggakan DBH tercatat sebesar Rp1,22 triliun, namun Kementerian Keuangan sejauh ini baru menyalurkan Rp19,7 miliar.
Ineu Purwadewi Sundari, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat, menilai keterlambatan pembayaran itu menggerus kemampuan fiskal daerah.
Menurut Ineu, transfer dari pemerintah pusat memiliki peran krusial dalam menjaga kesinambungan pelaksanaan program pembangunan di wilayah.
Skema pencairan yang berlangsung secara bertahap berbeda dengan praktik tahun-tahun sebelumnya ketika DBH dicairkan penuh, sehingga pola saat ini dinilai mengindikasikan keterbatasan anggaran di tingkat pusat.
Pemprov Jawa Barat berencana mengajukan pinjaman sebesar Rp3,4 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk menutup defisit fiskal akibat tertundanya DBH.
Ineu mengingatkan agar usulan pinjaman itu dianalisis secara cermat, termasuk urgensi penggunaan dan beban pengembalian di masa mendatang.
Dia menekankan bahwa pinjaman harus diarahkan pada program produktif yang mendukung agenda pembangunan, seperti perbaikan infrastruktur.
Penyaluran sebagian KB DBH ini merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 5 Agustus 2026.
Berdasarkan keputusan tersebut, pencairan Kurang Bayar (KB) DBH sebesar Rp19,7 miliar masuk ke rekening kas daerah pada 7 Agustus 2026.
Pemerintah provinsi menyatakan rasio kemampuan membayar kembali utang (Debt Service Coverage Ratio/DSCR) berada pada level aman, yakni 17,62 kali, jauh di atas ambang minimum 2,5 kali.







