Kementerian Keuangan mengisyaratkan akan memangkas kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada tahun anggaran 2027.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (Plt DJSEF), Ferry Ardiyanto, menyampaikan bahwa alokasi APBN untuk kuota subsidi pada 2027 diproyeksikan sebesar 20,09 juta kiloliter.
Jumlah tersebut menurun signifikan dibandingkan total kuota subsidi tahun 2026 yang tercatat sebesar 48,43 juta kiloliter.
Di sisi anggaran, dalam Buku 2 Nota Keuangan beserta RAPBN 2027 pemerintah mengalokasikan Rp28,7 triliun untuk BBM jenis tertentu.
Besaran alokasi itu naik sekitar 8,71 persen jika dibandingkan dengan outlook APBN 2026 yang sebesar Rp26,4 triliun.
Ferry memaparkan angka-angka itu dalam keterangan pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Jakarta, Rabu, 19 Agustus 2026.
Ia menegaskan bahwa volume subsidi BBM jenis tertentu akan mengalami pengurangan pada 2027.
Namun, pengurangan volume tersebut masih akan dirinci melalui kajian kebijakan pengendalian konsumsi sebelum keputusan akhir diambil.
Salah satu dasar pertimbangan pengurangan kuota adalah intensitas konsumsi BBM jenis Pertalite yang dinilai tinggi.
Ferry merujuk pada hasil pertemuan antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang membahas upaya pengendalian subsidi.
Dalam pernyataannya Ferry pernah menyebut, “Ini memang untuk subsidi jenis BBM tertentu sekitar di paparan 20.020,0975.000 kiloliter”.
Pemerintah menyatakan akan menelaah langkah-langkah yang dapat menekan konsumsi subsidi tanpa mengorbankan akses bagi kelompok yang membutuhkan.







