Badan Karantina Indonesia dan Pemerintah Uruguay menandatangani perjanjian sanitari dan fitosanitari (SPS) sebagai langkah membuka akses komoditas antara kedua negara menuju pasar Amerika Selatan.
Penandatanganan dilakukan pada hari Kamis, 20 Agustus 2026 di Jakarta.
Data perdagangan mencatat nilai ekspor Indonesia ke Uruguay mencapai Rp120,4 miliar pada tahun 2025.
Sementara impor Indonesia dari Uruguay pada periode yang sama mencapai Rp507,9 miliar.
Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kadir Karding, mengatakan kesepakatan ini memberikan kepastian teknis bagi pelaku usaha dan memperkuat kepercayaan terhadap sistem karantina nasional.
Menurut Karding, harmonisasi standar SPS akan memudahkan arus komoditas sekaligus menekan risiko kesehatan hewan dan tumbuhan.
Ruang lingkup teknis yang disepakati mencakup sektor perikanan dan aturan terkait ekspor jeruk segar Uruguay.
Kedua pihak juga menandatangani Mutual Recognition Arrangement (MRA) perikanan serta protokol karantina untuk ekspor komoditas kaviar ke Indonesia.
Karding menyoroti potensi komoditas bernilai tinggi dari Indonesia, termasuk sarang burung walet, sebagai peluang ekspor yang terus dikembangkan melalui SPS.
Ia menegaskan bahwa produk perikanan nasional memiliki daya saing yang kuat di pasar internasional.
Sejak 2024 hingga Juli 2026 tercatat 27 komoditas Indonesia berhasil masuk ke pasar Uruguay.
Komoditas unggulan yang menjadi fokus penguatan antara lain kelapa parut, olahan kakao, tepung kelapa, dan cangkang kerang.
Karding menambahkan penguatan sistem biosekuriti dan peningkatan kualitas pelayanan sertifikasi akan terus dilakukan untuk mengawal implementasi kerja sama.
Wakil Menteri Luar Negeri Uruguay, Valeria Csukasi, menyambut baik hasil kesepakatan tersebut dan menyatakan protokol ini penting untuk meningkatkan perdagangan bilateral.
Valeria Csukasi menyampaikan harapan agar kesepakatan ini menjadi jembatan integrasi antara Indonesia dan negara-negara Mercosur di masa depan.
Agenda penandatanganan turut dihadiri oleh pejabat Kementerian Peternakan Uruguay dan Duta Besar Cristina González.
Badan Karantina Indonesia menilai MoU ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan fondasi untuk memastikan lalu lintas komoditas berlangsung aman dan memenuhi standar ketertelusuran internasional.







