Anggota Komisi X DPR RI Stevano Rizki Adranacus meminta agar guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mengabdi di kawasan terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) difavoritkan untuk mendapat kesempatan mengikuti seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Menurut Stevano, kebijakan rekrutmen PNS sebaiknya menimbang kondisi riil dan kebutuhan pendidik di tiap daerah, bukan semata pertimbangan administratif.
Ia menekankan bahwa daerah 3T menghadapi hambatan geografis serta keterbatasan sarana sehingga memerlukan perlakuan khusus dari pemerintah (Kamis, 20 Agustus 2026).
Stevano juga mengingatkan bahwa guru PPPK telah berperan signifikan dalam penyelenggaraan pendidikan di berbagai wilayah.
Memberi akses mengikuti seleksi PNS pada guru PPPK dinilai sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka sekaligus instrumen untuk mempertahankan tenaga pendidik berkualitas.
Penguatan status guru menjadi penting terutama di lokasi yang kekurangan tenaga pengajar dan fasilitas pendidikan.
Sebagai contoh, Stevano menyebut Nusa Tenggara Timur (NTT) yang kondisi geografisnya menantang upaya pemerataan layanan pendidikan.
Ia berharap kebijakan ini dilaksanakan secara adil dan transparan dengan mempertimbangkan masa pengabdian serta kebutuhan tenaga pendidik di masing-masing daerah.
Stevano menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat karena dinilai telah memperhatikan aspirasi masyarakat, khususnya soal nasib guru PPPK.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyelesaikan finalisasi pembahasan mengenai status dan jumlah guru P3K paruh waktu maupun penuh waktu yang berpeluang mengikuti seleksi PNS pada 2027.
Dasco menyebut pembahasan itu merupakan tindak lanjut dari aspirasi yang disampaikan para guru, dan kesempatan tersebut mencakup guru madrasah negeri serta guru taman kanak-kanak (TK).
Pernyataan Dasco disampaikan usai rapat dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/8).







