Indonesia menegaskan komitmen memperbaiki tata kelola royalti internasional melalui dialog tingkat menteri di Jenewa, Swiss, sebagaimana disampaikan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat, 10 Juli 2026.
Pemerintah mengajukan sebuah proposal mengenai tata kelola royalti yang mulai dibahas di Sidang SCCR WIPO sejak Desember 2025.
Proposal itu dimaksudkan untuk memperkuat mekanisme pengelolaan royalti lintas batas agar berjalan dengan lebih tertib dan adil.
Rangka kebijakan yang diusulkan berlandaskan tiga prinsip utama: transparansi, akuntabilitas, dan interoperabilitas.
Penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan meningkatkan kinerja ekonomi digital bagi pelaku industri kreatif.
Indonesia juga mendorong agar ruang diskusi meluas mencakup perlindungan karya jurnalistik serta isu-isu yang timbul dari perkembangan kecerdasan buatan.
Langkah ini dirancang untuk memastikan adanya atribusi yang jelas dan remunerasi yang adil bagi para pencipta di era digital.
Dalam forum yang sama, Indonesia menyatakan dukungan terhadap konsultasi UNESCO mengenai rancangan Guidance on Fair Compensation for News.
Pemerintah menilai inisiatif UNESCO sebagai pelengkap pembahasan WIPO dalam memperkuat perlindungan hak cipta sekaligus mendorong sistem kompensasi yang lebih berkeadilan.
Langkah-langkah tersebut dinilai sejalan dengan visi Astacita Presiden Prabowo yang menempatkan ekonomi kreatif sebagai bagian dari kemandirian nasional.
Indonesia akan menjadi tuan rumah Global Forum on Cross-Border Copyright Royalty Governance di Bali, Oktober 2026, yang bertujuan mempertemukan negara-negara anggota WIPO untuk memperkuat tata kelola royalti lintas batas secara global.







