Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf menegaskan pentingnya menjadikan evaluasi penyelenggaraan haji sebagai pijakan perbaikan layanan pada musim haji berikutnya saat membuka kegiatan evaluasi di Banjarbaru pada Kamis, 9 Juli 2026.
Kegiatan tersebut bertajuk Evaluasi Penguatan Layanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Provinsi Kalimantan Selatan dan Embarkasi Banjarmasin Tahun 1447 H/2026 M.
Menhaj meminta agar hasil evaluasi tidak sekadar tersimpan dalam laporan administratif, melainkan diproses menjadi langkah perbaikan nyata pada sistem, koordinasi antarinstansi, dan standar pelayanan.
“Evaluasi harus berujung pada kebijakan perbaikan layanan, mitigasi risiko, dan penetapan standar pelayanan yang lebih tertib,” kata Mochamad Irfan Yusuf.
Pada tahun 2026, embarkasi Banjarmasin melayani 19 kelompok terbang dengan total 6.791 orang.
Rinciannya adalah 6.715 jemaah dan 76 petugas, angka yang menurut Menhaj akan menjadi bahan penting untuk menyempurnakan penyelenggaraan haji 2027.
Menhaj meminta seluruh pihak menyampaikan temuan evaluasi secara terbuka dan konstruktif tanpa mencari kambing hitam.
Setiap masalah yang teridentifikasi harus diterjemahkan ke dalam pembaruan SOP dan perbaikan sistem pelayanan agar tidak terulang.
Perhatian khusus diberikan pada aspek istithaah kesehatan, mengingat 4.058 jemaah Embarkasi Banjarmasin tercatat berisiko tinggi.
Ia mengimbau agar pemeriksaan kesehatan dilakukan lebih awal sehingga pemetaan risiko calon jemaah dapat dilakukan lebih akurat dan pendampingan disiapkan sejak dini.
“Pemeriksaan kesehatan harus menghasilkan peta risiko, bukan sekadar pemenuhan administrasi,” ujar Menhaj mengenai strategi pemantauan kondisi kesehatan jemaah.
Selain aspek kesehatan, pengawasan tata kelola penyelenggaraan haji diminta diperketat, termasuk pengaturan penggabungan mahram, mekanisme peralihan porsi, dan pendampingan jemaah lanjut usia.
Pemerintah menegaskan kebijakan nol toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran dalam penyelenggaraan haji.
Menhaj menyampaikan bahwa Presiden meminta kementerian ini menjadi institusi yang bersih, dan setiap pelanggaran atau tindakan sengaja akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Evaluasi yang sedang dijalankan diharapkan menjadi landasan perbaikan menyeluruh untuk memastikan layanan haji pada 2027 lebih aman, tertib, dan bermutu.







