Siti Aisyah, anggota Komisi III DPR RI sekaligus anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, meminta agar pembahasan RUU Kehutanan diarahkan untuk menjadi koreksi konstitusional terhadap berbagai masalah mendasar di sektor kehutanan.
Pernyataan itu disampaikan dalam Ruang Rapat Baleg DPR RI, Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (9/7/2026).
Siti menegaskan RUU tidak boleh berhenti pada pembenahan administratif dan perizinan semata.
Menurutnya, revisi harus menjawab ketimpangan penguasaan kawasan hutan, konflik tenurial, kriminalisasi masyarakat adat, serta kerusakan ekologis yang masih terjadi di berbagai daerah.
Matriks RUU sudah mulai memasukkan asas kerakyatan, keadilan, partisipatif, kearifan lokal, ekoregion, pengakuan hutan adat, perhutanan sosial, dan hak akses masyarakat sekitar hutan.
Namun, Siti menyatakan asas-asas tersebut perlu diperkuat agar RUU benar-benar pro rakyat dan tahan uji Mahkamah Konstitusi.
Salah satu poin penting yang ia soroti adalah pengaturan hutan adat.
Ia mengingatkan RUU harus selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara.
Siti mengusulkan agar status kawasan hutan dinyatakan secara eksplisit menjadi tiga kategori: hutan negara, hutan hak, dan hutan adat.
Langkah ini dimaksudkan untuk mencegah penafsiran yang memicu sengketa di masa mendatang.
Ia juga mempertanyakan penggunaan konsep penguasaan negara atas sumber daya alam menurut Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar pengambilalihan hak masyarakat.
“Penguasaan negara tidak boleh menjadi dasar pengambilalihan hak rakyat. Negara harus menjalankan fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” ujarnya.
Siti meminta agar setiap proses penetapan, perubahan fungsi, pelepasan, maupun pengukuhan kawasan hutan dilakukan secara partisipatif, transparan, dan berbasis data yang dapat diakses publik.
Dia menekankan penyelesaian konflik tenurial sebagai prasyarat sebelum pemerintah menerbitkan izin baru atau melakukan perubahan fungsi kawasan hutan.
“Dalam hal terdapat klaim masyarakat, tanah ulayat, permukiman, kebun rakyat, atau konflik tenurial, pemerintah wajib menyelesaikan terlebih dahulu konflik tersebut sebelum menerbitkan perizinan berusaha, perubahan fungsi, atau pelepasan kawasan hutan,” tegasnya.
Siti juga menyoroti potensi kriminalisasi masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan.
Ia meminta pembeda yang tegas antara perbuatan korporasi yang melakukan perusakan untuk kepentingan komersial dan aktivitas masyarakat yang bersifat turun-temurun dan nonkomersial untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Menurutnya, kegiatan masyarakat hukum adat dan masyarakat sekitar hutan yang bersifat penghidupan, pangan, permukiman, ritual adat, atau kearifan lokal tidak dapat dipidana.
Perhutanan sosial, sambung Siti, harus ditempatkan sebagai kewajiban afirmatif negara, bukan sekadar opsi kebijakan.
Pemerintah diminta memprioritaskan perhutanan sosial bagi masyarakat hukum adat, masyarakat sekitar hutan, koperasi rakyat, kelompok tani hutan, perempuan, dan kelompok rentan.
Ia menegaskan negara wajib memberikan pendampingan serta akses pembiayaan yang memadai untuk memperluas akses masyarakat atas pengelolaan hutan.
Dalam aspek pembentukan regulasi, Siti menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
Partisipasi publik harus disertai mekanisme jelas tentang aspirasi yang diterima atau ditolak beserta alasannya sebagai bagian dari transparansi legislasi.
Siti mengingatkan agar norma-norma krusial tidak terlalu banyak didelegasikan kepada peraturan pelaksana.
Hal-hal seperti hak masyarakat, batas kewenangan negara, penyelesaian konflik, perhutanan sosial, perlindungan masyarakat adat, dan sanksi terhadap korporasi harus diatur tegas dalam undang-undang.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa RUU Kehutanan harus berpihak kepada masyarakat dan memberi perlindungan hukum kuat bagi masyarakat adat, petani hutan, serta warga sekitar kawasan hutan.
Siti memperingatkan, bila substansi RUU tidak memihak rakyat, naskah tersebut berisiko kembali diuji di Mahkamah Konstitusi.







