• Index Berita
  • Privacy Policy
Jumat, November 20, 2026
Jenggala.id
Advertisement
  • News
  • Politik
  • Hukum
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Teknologi
  • Lokalistik
No Result
View All Result
  • News
  • Politik
  • Hukum
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Teknologi
  • Lokalistik
No Result
View All Result
Jenggala.id
No Result
View All Result

Home » News » Siti Aisyah: RUU Kehutanan Koreksi Konstitusi Kuasa Hutan

Siti Aisyah: RUU Kehutanan Koreksi Konstitusi Kuasa Hutan

Jenggala 005 by Jenggala 005
Juli 10, 2026 18:35
in News, Pemerintah, Politik
0
Siti Aisyah: RUU Kehutanan Koreksi Konstitusi Kuasa Hutan

Siti Aisyah: RUU Kehutanan Harus Jadi Koreksi Konstitusional Atas Ketimpangan Penguasaan Kawasan Hutan

0
SHARES
4
VIEWS
Summarize with ChatGPTShare to Facebook
ADVERTISEMENT

Siti Aisyah, anggota Komisi III DPR RI sekaligus anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, meminta agar pembahasan RUU Kehutanan diarahkan untuk menjadi koreksi konstitusional terhadap berbagai masalah mendasar di sektor kehutanan.

Pernyataan itu disampaikan dalam Ruang Rapat Baleg DPR RI, Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (9/7/2026).

Berita Terkait

Perwira Tinggi TNI-Polri Tampil Menembak di Kasau Cup 2026

Koramil 04/Sewon di SMAN 1 Sewon: Bangun Generasi Tangguh

Siti menegaskan RUU tidak boleh berhenti pada pembenahan administratif dan perizinan semata.

Menurutnya, revisi harus menjawab ketimpangan penguasaan kawasan hutan, konflik tenurial, kriminalisasi masyarakat adat, serta kerusakan ekologis yang masih terjadi di berbagai daerah.

Matriks RUU sudah mulai memasukkan asas kerakyatan, keadilan, partisipatif, kearifan lokal, ekoregion, pengakuan hutan adat, perhutanan sosial, dan hak akses masyarakat sekitar hutan.

Namun, Siti menyatakan asas-asas tersebut perlu diperkuat agar RUU benar-benar pro rakyat dan tahan uji Mahkamah Konstitusi.

Salah satu poin penting yang ia soroti adalah pengaturan hutan adat.

Ia mengingatkan RUU harus selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara.

Siti mengusulkan agar status kawasan hutan dinyatakan secara eksplisit menjadi tiga kategori: hutan negara, hutan hak, dan hutan adat.

Langkah ini dimaksudkan untuk mencegah penafsiran yang memicu sengketa di masa mendatang.

Ia juga mempertanyakan penggunaan konsep penguasaan negara atas sumber daya alam menurut Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar pengambilalihan hak masyarakat.

“Penguasaan negara tidak boleh menjadi dasar pengambilalihan hak rakyat. Negara harus menjalankan fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” ujarnya.

Siti meminta agar setiap proses penetapan, perubahan fungsi, pelepasan, maupun pengukuhan kawasan hutan dilakukan secara partisipatif, transparan, dan berbasis data yang dapat diakses publik.

Dia menekankan penyelesaian konflik tenurial sebagai prasyarat sebelum pemerintah menerbitkan izin baru atau melakukan perubahan fungsi kawasan hutan.

“Dalam hal terdapat klaim masyarakat, tanah ulayat, permukiman, kebun rakyat, atau konflik tenurial, pemerintah wajib menyelesaikan terlebih dahulu konflik tersebut sebelum menerbitkan perizinan berusaha, perubahan fungsi, atau pelepasan kawasan hutan,” tegasnya.

Siti juga menyoroti potensi kriminalisasi masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan.

Ia meminta pembeda yang tegas antara perbuatan korporasi yang melakukan perusakan untuk kepentingan komersial dan aktivitas masyarakat yang bersifat turun-temurun dan nonkomersial untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Menurutnya, kegiatan masyarakat hukum adat dan masyarakat sekitar hutan yang bersifat penghidupan, pangan, permukiman, ritual adat, atau kearifan lokal tidak dapat dipidana.

Perhutanan sosial, sambung Siti, harus ditempatkan sebagai kewajiban afirmatif negara, bukan sekadar opsi kebijakan.

Pemerintah diminta memprioritaskan perhutanan sosial bagi masyarakat hukum adat, masyarakat sekitar hutan, koperasi rakyat, kelompok tani hutan, perempuan, dan kelompok rentan.

Ia menegaskan negara wajib memberikan pendampingan serta akses pembiayaan yang memadai untuk memperluas akses masyarakat atas pengelolaan hutan.

Dalam aspek pembentukan regulasi, Siti menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Partisipasi publik harus disertai mekanisme jelas tentang aspirasi yang diterima atau ditolak beserta alasannya sebagai bagian dari transparansi legislasi.

Siti mengingatkan agar norma-norma krusial tidak terlalu banyak didelegasikan kepada peraturan pelaksana.

Hal-hal seperti hak masyarakat, batas kewenangan negara, penyelesaian konflik, perhutanan sosial, perlindungan masyarakat adat, dan sanksi terhadap korporasi harus diatur tegas dalam undang-undang.

Ia menutup dengan menegaskan bahwa RUU Kehutanan harus berpihak kepada masyarakat dan memberi perlindungan hukum kuat bagi masyarakat adat, petani hutan, serta warga sekitar kawasan hutan.

Siti memperingatkan, bila substansi RUU tidak memihak rakyat, naskah tersebut berisiko kembali diuji di Mahkamah Konstitusi.

Tags: baleg dpr riDPRhj. siti aisyahPDI PerjuanganPDIPruu kehutanansiti aisyah
SummarizeShare

Berita Terkait

Perwira Tinggi TNI-Polri Tampil Menembak di Kasau Cup 2026

Perwira Tinggi TNI-Polri Tampil Menembak di Kasau Cup 2026

by Jenggala 005
November 20, 2026
0

TNI Angkatan Udara menggelar Kejuaraan Menembak Kasau Cup 2026 sebagai wadah pengujian ketepatan dan konsistensi menembak bagi perwira tinggi TNI-Polri. Kejuaraan berlangsung di Lapangan Tembak Djamsuri, Brigade Parako...

Koramil 04/Sewon di SMAN 1 Sewon: Bangun Generasi Tangguh

Koramil 04/Sewon di SMAN 1 Sewon: Bangun Generasi Tangguh

by Jenggala 005
November 20, 2026
0

SMAN 1 Sewon jadi tempat pembekalan karakter bagi 360 siswa-siswi kelas X A sampai X J. Pada Kamis, 19 November 2026, pukul 07.30 hingga 12.00 WIB, kegiatan berlangsung...

Koramil 04/Sewon Bina Generasi Tangguh&Integritas SMAN1Sewon

Koramil 04/Sewon Bina Generasi Tangguh&Integritas SMAN1Sewon

by Jenggala 005
November 19, 2026
0

Pagi itu aula SMAN 1 Sewon dipenuhi siswa yang duduk rapi menantikan materi penting tentang kebangsaan dan kedisiplinan. Pembekalan diselenggarakan oleh Koramil 04/Sewon pada Kamis, 19 November 2026,...

Dankodiklatau Bahas Kerja Sama Australia untuk SDM TNI AU

Dankodiklatau Bahas Kerja Sama Australia untuk SDM TNI AU

by Jenggala 005
November 19, 2026
0

Di Lobi Makodiklatau, Rabu (18/11/2026), Komandan Kodiklatau Marsdya TNI Dr. T.B.H. Age Wiraksono, S.I.P., M.A., menerima kunjungan kehormatan dari Atase Pertahanan Australia Brigadier Micah Bratt. Kunjungan itu difokuskan...

Next Post
Kejari Deliserdang Diapresiasi Hentikan Penuntutan lewat RJ

Kejari Deliserdang Diapresiasi Hentikan Penuntutan lewat RJ

Popular Story

  • Download MP3 Lagu Rhoma Irama Lengkap Terpopuler

    Download MP3 Lagu Rhoma Irama Lengkap Terpopuler

    607 shares
    Share 243 Tweet 152
  • 4 Potret Seksi Wulan Guritno yang Buat Warganet Salah Tingkah

    252 shares
    Share 101 Tweet 63
  • Kelainan Ibu Muda Jambi Cabuli 17 Bocah Terbongkar

    140 shares
    Share 56 Tweet 35
  • Siapa Suami Puan Maharani? Berikut Profil Lengkapnya

    133 shares
    Share 53 Tweet 33
  • Kumpulan Lagu Armada Band Terbaru DOWNLOAD MP3 Lengkap

    108 shares
    Share 43 Tweet 27
Update Harga Emas Harian di https://hasanah.id
Update Harga Emas Harian di https://hasanah.id
Jenggala.id

Jenggala.id menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya seputar peristiwa nasional, politik, ekonomi, hingga gaya hidup. Update informasi harian Anda di sini.

Follow us




  • Index Berita
  • Privacy Policy

© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.

No Result
View All Result
  • about us
  • Index Berita
  • Info Iklan
  • Jenggala.id
  • Karir
  • Kontak
  • MFCTeam Network
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.