JAKARTA, Jenggala – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Musa Rajekshah, mengapresiasi langkah tegas Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, dalam menertibkan praktik Over Dimension Over Loading (ODOL) pada kendaraan truk di jalan raya.
Pernyataan tersebut merespons target pemerintah yang menetapkan Indonesia bebas truk ODOL mulai 1 Januari 2027. Kebijakan ini disebut juga mendapat perhatian serius dari Presiden RI, Prabowo Subianto.
“Saya dari Komisi V DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Perhubungan menyampaikan apresiasi kepada bapak Menko AHY yang sudah mendengarkan aspirasi dan masukan dari Komisi V mengenai ODOL ini,” ujar Musa Rajekshah, Senin (20/4).
Politisi yang akrab disapa Ijeck itu menilai, persoalan ODOL menjadi salah satu penyebab utama tingginya angka kecelakaan lalu lintas.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data tahun 2024, terdapat 150.906 kasus kecelakaan, yang sebagian besar melibatkan angkutan barang dengan muatan berlebih.
“Semakin sering kita melihat kecelakaan lalu lintas itu dari angkutan-angkutan barang karena beban dan ODOL itu yang sering melanggar aturan,” katanya.
Namun demikian, Ijeck menyoroti lemahnya sistem pengawasan yang masih dilakukan secara manual. Ia menilai, metode lama seperti jembatan timbang tidak lagi efektif dan justru rawan praktik pungutan liar (pungli).
“Pengawasan tentang ODOL ini masih secara manual. Ini perlu pengawasan lebih ketat, tapi tidak perlu mengaktifkan lagi jembatan timbang seperti yang lalu, karena itu juga menjadi tempat praktik pungli yang tidak menjadi solusi, malah membebani,” jelasnya.
Di sisi lain, ia juga memahami kondisi pelaku usaha angkutan barang yang kerap memaksakan muatan melebihi kapasitas demi menutup biaya operasional yang tinggi.
Untuk itu, Ijeck mendorong pemerintah segera beralih ke sistem pengawasan berbasis digital guna meningkatkan efektivitas pengendalian ODOL sekaligus meminimalkan potensi pungli di lapangan.
“Sekarang ini dengan perkembangan zaman kita harus ikuti juga. Dengan era digital ini, harusnya lebih mudah pengawasan itu, lebih murah dan bahkan lebih meminimalisir pungli,” pungkasnya. (Jenggala)
Jenggala







