Keputusan Gubernur Bobby Nasution mencopot Poppy Marulita Hutagalung dari jabatan Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara menuai kecaman dari kalangan pengawas kebijakan publik.
Sutrisno Pangaribuan, Direktur Indonesian Government Watch (IGoWa), menilai pemecatan itu keliru dan menempatkan Poppy sebagai kambing hitam atas masalah pengendalian inflasi di provinsi tersebut.
Sutrisno mengingatkan bahwa menurut Perda No.10 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perda No.8 Tahun 2022, posisi Kepala Biro Perekonomian bersifat pembantu bagi Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan berkedudukan eselon II B.
Dalam struktur Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumut, status Kabiro Perekonomian hanya sebagai Ketua Pelaksana atau Koordinasi Harian.
Posisi Pembina atau Pengarah Utama TPID dipegang langsung oleh Gubernur Bobby Nasution, sementara wakil pengarah dan pimpinan koordinasi dijabat oleh Wakil Gubernur Surya bersama Pj Sekretaris Daerah.
Karena itu, Sutrisno menegaskan tanggung jawab utama atas kinerja TPID bukan berada pada pelaksana harian, melainkan pada gubernur dan wakil gubernur.
“Pencopotan Poppy tidak tepat jika alasan utamanya adalah kegagalan mengendalikan harga kebutuhan pokok,” ujar Sutrisno saat memberi keterangan di Medan, Selasa (18/8).
Ia juga mengkritik gaya kepemimpinan yang menurutnya kerap mengedepankan gimik ketimbang materi kebijakan, termasuk contoh ketika Gubernur menegur pejabat Pemko Pematangsiantar soal penggunaan mobil dinas berpelat merah pada hari libur.
Sutrisno mendorong agar Gubernur lebih memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kabiro Perekonomian sebelum melakukan mutasi atau pencopotan pejabat.
Pengalaman bermitra dengan Poppy saat masih di Bappeda Sumut membuat Sutrisno menilai kapasitas Poppy lebih kuat di bidang perencanaan dan tata ruang.
Sutrisno menyebut Poppy pernah berperan sebagai juru bicara Bappeda dalam pembahasan Perda No.2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara ketika masih berstatus staf.
Jika Gubernur menilai Kabiro Perekonomian perlu diisi oleh pejabat berlatar ekonomi, menurut Sutrisno hal itu seharusnya dilakukan dengan mengangkat pejabat eselon II yang berkompeten, sebagaimana preseden Gubernur Edy Rahmayadi mengangkat Naslindo Sirait.
Sutrisno merekomendasikan agar kapasitas Poppy diarahkan ke posisi yang lebih relevan, seperti Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sumut.
Ia mempertanyakan penggeseran Poppy ke jabatan Kepala Bidang Peternakan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, yang dinilai tidak sesuai latar belakangnya.
Lebih jauh, Sutrisno menduga pemecatan itu bernuansa personal dan berkaitan dengan alih kepentingan politik, karena Poppy dianggap berasal dari pejabat masa Gubernur Edy Rahmayadi.
Menurutnya terdapat indikasi upaya penempatan loyalis dari masa jabatan Gubernur sebagai Wali Kota Medan ke sejumlah posisi strategis di pemerintahan provinsi.
“Penilaian akumulatif yang tidak dijelaskan secara rinci menjadi bukti bahwa pencopotan dilakukan atas dasar subjektif, like or dislike,” kata Sutrisno.
Jenggala







