I Wayan Sudirta menegaskan bahwa setiap sikap dan tindakan Anggota DPR RI berada di bawah pengamatan publik, sehingga Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memiliki kewajiban menjaga kehormatan lembaga melalui penerapan kode etik.
Menurutnya, MKD tidak dapat mengabaikan reaksi masyarakat ketika suatu kejadian menimbulkan kekecewaan atau kemarahan publik.
Pernyataan itu disampaikan saat kunjungan kerja MKD DPR RI ke Polres Gresik, Jawa Timur, yang dikutip Sabtu (25/7/2026).
Wayan menjelaskan bahwa ada peristiwa yang menurut aturan formal belum tentu tergolong pelanggaran berat.
Namun apabila perilaku tersebut memicu kegelisahan publik dan berdampak pada citra DPR RI, MKD berkewajiban melakukan kajian dan mengambil langkah sesuai ketentuan kode etik.
Lebih jauh, ia menegaskan fungsi MKD tidak sebatas penegakan aturan secara prosedural, tetapi juga menjaga martabat lembaga dengan memperkuat norma etika publik.
Satu contoh yang dikemukakan adalah kasus anggota yang tampak bergembira setelah mendengarkan pidato Presiden, yang kemudian memicu anggapan publik bahwa kegembiraan itu terkait kenaikan tunjangan—padahal hal tersebut tidak benar.
Meski tindakan itu tidak memenuhi unsur pelanggaran substansial, MKD tetap memberi sanksi karena persepsi yang berkembang menimbulkan keresahan dan berpotensi merusak kepercayaan terhadap DPR RI.
I Wayan Sudirta merupakan Politisi Fraksi PDI Perjuangan.
Melalui sosialisasi bersama jajaran Polres Gresik, MKD berharap pemahaman mengenai pentingnya etika, integritas, dan kepercayaan publik dapat semakin kuat sebagai landasan pelaksanaan tugas konstitusional anggota DPR RI.







