Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Budi Leksono, meminta Pemerintah Kota Surabaya menerapkan pendekatan persuasif dan program sosialisasi yang menyeluruh terkait aturan parkir persil kepada pelaku usaha.
Menurutnya, cara tersebut penting agar kebijakan perparkiran tidak menimbulkan kegaduhan dan kekhawatiran di lapangan.
Permintaan itu muncul menyusul catatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya yang menunjukkan sekitar 250 lokasi parkir usaha belum memiliki izin dan terancam mendapat tindakan penindakan.
Budi mengkritik langkah-langkah tegas seperti penyegelan atau penutupan tempat usaha yang dinilai terlalu tergesa-gesa.
Ia menekankan banyak pengusaha belum memahami detail teknis aturan perparkiran sehingga penutupan mendadak justru merugikan mereka yang sedang menggerakkan aktivitas ekonomi.
Pernyataan tersebut disampaikan Budi pada Kamis (23/7).
Politisi PDI Perjuangan itu juga menyoroti kebingungan pengusaha dalam membedakan klasifikasi parkir, khususnya antara Parkir Tepi Jalan Umum (TJU), Tempat Parkir Khusus (TPK), dan parkir persil.
Menurut Budi, Pemerintah Kota perlu memberikan penjelasan rinci mengenai ketiga klasifikasi tersebut untuk mencegah konflik antara petugas di lapangan dan pemilik usaha.
Ia mengingatkan bahwa pengelolaan parkir persil sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dari aturan itu, Bapenda hanya memungut pajak sebesar 10 persen dari omzet parkir, sementara 90 persen sisanya menjadi hak pengelola.
Mengenai kekhawatiran terkait kehilangan atau kerusakan kendaraan, Budi menyatakan bahwa perlindungan konsumen telah dijamin melalui mekanisme asuransi sesuai Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.
Dia menambahkan bahwa biaya asuransi telah termasuk dalam tarif parkir, sehingga risiko tersebut seharusnya sudah diantisipasi.
Untuk itu, Budi mengusulkan agar Pemkot mengadakan pertemuan dengan pelaku usaha guna menjelaskan ketentuan teknis agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.







