Bank Indonesia menegaskan akan memperkuat kedaulatan ekonomi nasional melalui percepatan digitalisasi sistem pembayaran.
Pernyataan ini disampaikan bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.”
Di tengah tantangan global, perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang baik.
Pada triwulan II tahun 2026, pertumbuhan ekonomi tercatat 5,29 persen (year on year).
Provinsi Sumatera Utara juga mencatat pertumbuhan sebesar 5,06 persen (year on year).
Performa tersebut didorong oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan kinerja ekspor yang terjaga.
Sebagai bagian dari penguatan ekosistem pembayaran, BI bekerja sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI).
Bersamaan dengan peluncuran KKI, BI mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) untuk QRIS.
Peluncuran KKI dan perluasan MDR QRIS 0 persen dilakukan pada 17 Agustus 2026.
Kepala Kantor Perwakilan BI Pematangsiantar, Ahmadi Rahman, menyampaikan hal tersebut pada Rabu (19/8) siang.
BI mengumumkan bahwa mulai 1 Oktober 2026 kebijakan MDR QRIS 0 persen akan tetap berlaku untuk merchant Usaha Mikro (UM) pada transaksi hingga Rp 500.000,-.
Selain itu, kebijakan 0 persen diperluas ke seluruh kategori merchant untuk transaksi hingga Rp 100.000,- yang sebelumnya dikenakan MDR 0,7 persen.
Perluasan ini bertujuan menurunkan biaya transaksi pada pembayaran bernilai kecil dan mendorong penggunaan QRIS dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.
BI berharap kebijakan tersebut dapat meningkatkan produktivitas usaha, memperluas inklusi keuangan, dan mempercepat digitalisasi ekonomi nasional.
Pejabat Gubernur Sementara BI, Destry Damayanti, menekankan setiap kebijakan sistem pembayaran harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan ekonomi.
Menurutnya, peluncuran KKI dan perluasan MDR QRIS 0 persen merupakan kontribusi nyata BI bersama industri sistem pembayaran sekaligus menjaga keberlanjutan sektor tersebut.
KKI diperkenalkan sebagai instrumen pembayaran domestik dengan proses dalam negeri dan fasilitas penundaan pembayaran (deferred payment).
KKI dapat dipakai sebagai sumber dana untuk transaksi QRIS baik lewat metode pindai (scan) maupun QRIS Tap.
Hadirnya KKI diharapkan memperkuat kemandirian sistem pembayaran nasional serta memperluas akses ke layanan keuangan digital yang aman, efisien, dan inklusif.
Sejak peluncuran pada 17 Agustus 2026, delapan Penyelenggara Jasa Pelayanan (PJP) telah menerbitkan KKI.
Delapan PJP tersebut adalah BCA, Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, Permata Bank, Bank Mega, serta BSI yang mengembangkan pembiayaan berbasis syariah.
PJP diharapkan terus mengembangkan fitur dan layanan KKI untuk menyesuaikan kebutuhan transaksi masyarakat yang beragam.
Perkembangan QRIS menjadi penopang digitalisasi sistem pembayaran dengan pencapaian signifikan hingga Juni 2026.
Jumlah pengguna QRIS tercatat 65,77 juta, dengan tambahan sekitar 6,23 juta pengguna baru sepanjang Januari–Juni 2026.
Sementara itu, 44,86 juta merchant telah menggunakan QRIS, di mana 96,68 persen di antaranya adalah UMKM.
Pada semester I tahun 2026, QRIS mencatat 12,55 miliar transaksi dengan nominal mencapai Rp 1,12 kuadriliun, tumbuh 93,92 persen (yoy).
Angka-angka tersebut menunjukkan pembayaran digital telah diadopsi secara luas oleh pelaku usaha mikro dan kecil di berbagai daerah.
Peluncuran KKI dan kebijakan MDR QRIS 0 persen diharapkan mempercepat adopsi transaksi digital dan meningkatkan efisiensi ekonomi.
Langkah ini juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui perluasan inklusi keuangan dan digitalisasi usaha.
BI menyatakan akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah, industri, perbankan, dan pemangku kepentingan lain untuk mewujudkan sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal.
Kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 dan mendukung agenda pembangunan nasional untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.







