Hukum Anglo-Saxon, Akar dari Commonlaw Saat Ini

Jenggala.id - Hukum Anglo-Saxon merujuk pada sistem hukum yang berkembang di Inggris pada periode Anglo-Saxon, yakni sekitar abad ke-5 hingga abad ke-11 Masehi. Sistem hukum ini merupakan akar dari sistem hukum common law yang masih digunakan di Inggris dan negara-negara yang terpengaruh oleh Inggris, termasuk Amerika Serikat. Hukum Anglo-Saxon memiliki beberapa karakteristik kunci yang membedakannya dari sistem hukum lainnya. Berikut adalah beberapa poin penting tentang hukum Anglo-Saxon: Kehakiman Berbasis Adat: Hukum Anglo-Saxon didasarkan pada kebiasaan dan praktik yang ada dalam masyarakat. Putusan pengadilan didasarkan pada prinsip-prinsip adat dan keputusan sebelumnya yang telah menjadi preseden. Dalam hal ini, hukum Anglo-Saxon memperlihatkan aspek-aspek hukum adat yang memengaruhi perkembangan common law di kemudian hari. Baca juga : Dubes RI Hadir Penobatan Raja Charles III dengan Busana Adat Sifat Kolektif: Hukum Anglo-Saxon menempatkan penekanan pada prinsip kolektivitas dalam penegakan hukum. Jika seseorang melakukan pelanggaran, bukan hanya individu tersebut yang dikenai sanksi, tetapi juga keluarga atau kelompok sosial tempat individu tersebut berasal. Prinsip ini menunjukkan pentingnya ikatan sosial dan tanggung jawab kolektif dalam masyarakat Anglo-Saxon. Harga Diri dan Ganti Rugi: Salah satu elemen yang signifikan dalam hukum Anglo-Saxon adalah konsep harga diri dan ganti rugi. Jika seseorang menderita kerugian, baik itu fisik atau materi, mereka memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi atau pembalasan yang setara. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga harga diri seseorang dan menghindari konflik yang tidak perlu. Baca juga : Komnas HAM Nilai Hukuman Mati Bukan Efek Jera: Sistem Pengadilan Desa (Hundred Courts): Sistem pengadilan desa, yang dikenal sebagai "Hundred Courts," merupakan bagian penting dari hukum Anglo-Saxon. Di setiap daerah yang disebut "hundred," para pemimpin setempat dan warga desa berkumpul untuk menyelesaikan sengketa hukum. Pengadilan desa ini menjadi model awal untuk perkembangan sistem pengadilan berbasis juri dalam common law. Hukuman: Hukuman dalam hukum Anglo-Saxon cenderung bersifat keras. Hukuman yang umum termasuk denda, hukuman fisik seperti cambuk, hukuman mati, atau hukuman pengasingan. Tujuan dari hukuman ini adalah untuk memastikan penegakan hukum yang tegas dan menjaga keteraturan dalam masyarakat. Baca juga : Tayang Februari, Sinopsis Film Pesugihan: Bersekutu dengan Iblis Pengaruh Hukum Gereja: Hubungan yang kompleks antara hukum gereja dan hukum sipil dalam hukum Anglo-Saxon mencerminkan pengaruh kuat Gereja Katolik pada masa itu. Gereja memiliki peran dalam pengaturan kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk dalam masalah perkawinan, warisan, dan moralitas. Hukum gereja sering kali diakui dan diterapkan oleh pengadilan sipil dalam penyelesaian sengketa. Selain itu, hukum Anglo-Saxon juga mencerminkan sistem hukum balas dendam. Ketika seseorang mengalami kerugian atau kejahatan, mereka memiliki hak untuk membalas dendam sebagai bentuk keadilan. Konsep ini menjadi dasar dari prinsip "hukum talion" atau hukum pembalasan seimbang yang terdapat dalam hukum Anglo-Saxon. Baca juga : Aksi Damai Tolak Kehadiran RUU Kesehatan Ombibuslaw Selama periode Anglo-Saxon, hukum dipertahankan dan ditegakkan oleh lembaga-lembaga seperti pengadilan desa, dewan-tuan tanah, dan raja. Peran raja dalam penegakan hukum sangat penting, dan pengadilan tinggi (king's court) memainkan peran sentral dalam pengembangan hukum dan pengambilan keputusan. Perkembangan hukum Anglo-Saxon terus berlanjut setelah penaklukan Norman pada tahun 1066 Masehi, ketika William Sang Penakluk dari Normandia menjadi Raja Inggris. Meskipun hukum Norman dan elemen hukum Romawi mulai mempengaruhi sistem hukum Inggris, banyak aspek hukum Anglo-Saxon tetap bertahan dalam bentuk common law. Penting untuk dicatat bahwa informasi yang tersedia tentang hukum Anglo-Saxon terbatas dan tidak seluruhnya dapat dipastikan. Sumber-sumber seperti kode-kode hukum seperti "Laws of Æthelberht" dan "Laws of Alfred the Great" memberikan wawasan tentang sistem hukum tersebut, tetapi masih ada banyak hal yang belum diketahui dengan pasti. Secara keseluruhan, hukum Anglo-Saxon memainkan peran penting dalam perkembangan sistem hukum Inggris dan common law. Nilai-nilai dan prinsip yang mendasarinya, seperti adat, harga diri, dan pengaruh gereja, membentuk dasar bagi prinsip-prinsip hukum yang terus berlanjut hingga saat ini.

Hukum Anglo-Saxon, Akar dari Commonlaw Saat Ini

Propam Sulsel, Periksa Urine Personel Polres Toraja Utara

Tersangka Eks Kades Ranteballa DPO, Mengajukan Permohonan Praperadilan di PN IA Khusus Makassar

BeritaLainnya

Propam Sulsel, Periksa Urine Personel Polres Toraja Utara

Tersangka Eks Kades Ranteballa DPO, Mengajukan Permohonan Praperadilan di PN IA Khusus Makassar

Kejagung Tahan Delapan Tersangka Korupsi Kredit PT Sritex

Mantan Menteri Perdagangan di Bui

Bareskrim Polri Musnahkan Narkoba Senilai Rp222 Miliar di RSPAD

Tom Lembong Hadapi Tuntutan Jaksa dalam Sidang Kasus Korupsi Impor Gula

Anggota CUMK Diminta Waspada Modus Penipuan Online

Ustaz Khalid Basalamah Diperiksa KPK Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Kereta Api Cepat Bandung Jakarta Diujicoba

Berita Terkini

Recommended

Kantor Baru CLAV Digital: Semangat Baru di The East Kuningan

Danny Pomanto, Calon Gubernur Sulawesi Selatan yang Rendah Hati Milik Semua Golongan

Dua Oknum Prajurit TNI Selundupkan 20 Kg Sabu dari Malaysia

Siap Digelar Timnas Indonesia vs Argentina

Hukum Anglo-Saxon, Akar dari Commonlaw Saat Ini

BeritaTerkait

BeritaLainnya

Recommended