Jenggala.id – Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik berujar sejumlah negara bahkan sudah menghapus hukuman mati dalam mengeksekusi pelaku tindak pidana. Ia lantas membandingkannya dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia.
“Dari konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat (1 )misalnya, di situ dikatakan bahwa hak untuk hidup itu adalah merupakan hak yang tidak bisa dikurangi atau dibatasi dalam kondisi apapun. Karena itu dia merupakan suatu hak asasi yang absolut,” ujarnya.
Taufan tidak setuju pelaku pemerkosaan santriwati Herry Wirawan dijatuhi hukuman mati. Sebab, hukuman mati tak akan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana.
“Kalau kita lihat kajian-kajian terkait dengan penerapan hukuman mati, tidak ditemukan korelasi antara penerapan hukuman mati dengan efek jera atau pengurangan tindak pidana. Apakah itu tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana terorisme misalnya atau narkoba, dan tindak pidana yang lainnya,” kata Taufan dalam keterangan video, Selasa (5/4).
Seperti diketahui, vonis mati Pengadilan Tinggi Jabar tu membatalkan vonis Pengadilan Negeri Bandung yang menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup terhadap Herry Wirawan.
Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menanggapi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memberi vonis hukuman mati terhadap terpidana pemerkosa belasan santriwati di Bandung, Herry Wirawan.
“Putusan Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan hukuman mati terhadap Herry Wirawan tentu berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan adil, sehingga memenuhi rasa keadilan masyarakat,” kata Ridwan Kamil dalam keterangan tertulis, Selasa (5/4).
Pria yang akrab disapa Emil ini juga menegaskan Pemprov Jabar tetap memberikan perhatian bagi kepentingan para korban.







